Tahun 2018 ini, Kementerian Pertanian kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelumnya, tepatnya pada tahun 2016 dan 2017, Kementan juga meraih predikat WTP.
Predikat WTP tersebut didapatkan Kementan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2017 No.64/LHP/XV/05/2018 tanggal 21 Mei 2018. Pemeriksaan tersebut atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2017.
Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017 terdiri dari ringkasan Eksekutif, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2017 yang memuat Opini, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan laporan tambahan berupa laporan hasil review atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2017.
Anggota IV BPK RI, Rizal Djalil, mengatakan bahwa predikat WTP didapatkan dengan kerja keras yang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Sehingga tidak ada kebijakan yang melanggar hukum dan etika. Selain itu, harus juga melewati proses yang panjang, cek dan ricek data di lapangan.
“Proses pemeriksaan laporan keuangan Kementan sangat clear. Jangan ada keraguan tentang itu dan kami bergantung jawab,” tegasnya
Rizal menerangkan, Presiden Joko Widodo memiliki perhatian yang sangat besar pada sektor pangan. Hal itu lantaran pangan merupakan hajat hidup orang banyak. “Yang penting upaya Kementan meningkatkan produksi tercapai. Sàya komit menjelaskan kepada publik masalah pangan ini,” terangnya.
Menurut Rizal, tugas dan tanggung jawab Kementan dalam meningkatkan produksi pangan telah selesai. “Produksi pangan seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, gula dan cabai meningkat. Masalah distribusi pangan urusannya beda, bukan Kementerian Pertanian,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementan, Syukur Iwantoro, menuturkan bahwa perolehan WTP Kementan di tahun 2017 merupakan opini tertinggi. Prestasi ini terkait keberhasilan Kementan meningkatkan produksi pangan. Bahkan, Kementan telah melakukan ekspor beberapa komoditas pangan yang sebelumnya rutin dilakukan impor.
“Ini kerja kita semua, seluruh jajaran pegawai Kementan di lapangan sangat merasakan pemeriksaan BPK yang tidak main-main dan tanpa kompromi. Hasil yang luar biasa karena Kementan meraih WTP dua tahun berturut. Ini prestasi besar sshingga menjadi sejarah,” tandasnya.
Syukurmenyebutkan, terobosan kebijakan Kementan yang tepat diantaranya melalui refocusing anggaran dan bantuan kepada masyarakat petani bisa ditingkatkan serta dilaksanakan melalui upaya khusus (UPSUS), maka dampaknya terhadap peningkatan produksi sangat nyata.
Peningkatan anggaran APBN 2014-2017 sebesar Rp 6,9 triliun pun telah dimanfaatkan secara fokus dan optimal, sehingga produksi padi 2014-2017 naik sebesar 10,5 juta ton GKG setara Rp Rp 42 triliun.
“Naiknya produksi padi ini mampu mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk Indonesia yang bertambah sejak 2014-2018 sebanyak 12,8 juta jiwa, buktinya 2016-2017 tidak impor beras umum,” paparnya.
Syukur menegaskan, pembangunan pertanian saat ini sudah on the right track menuju kedaulatan pangan. Ini terlihat dari ekspor komoditas pertanian yang semakin meningkat dan impor turun.
“Selama tiga tahun membangun telah berhasil mengerem impor padi umum, jagung pakan ternak, cabai segar dan bawang merah. Bahkan pada 2017 telah ekspor beras khusus sekitar 4 ribu ton, bawang merah 7.700 ton dan jagung ke beberapa negara,” tuturnya.
Berdasarkan data BPS, nilai ekspor pertanian 2017 sebesar USD 33,1 miliar naik 24 persen dibandingkan ekspor 2016 sebesar USD 26,7 miliar. Demikian pula impornya semakin menurun, kinerja 2017 ini diperoleh surplus USD 15,9 miliar atau naik 45,8 persen dibandingkan tahun 2016 surplus USD 10,9 miliar.
Reporter: Eko “Gajah”
