Pemerintah tengah gencar dalam mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (demand driven).
Upaya tersebut merupakan salah satu wujud pelaksanaan revolusi mental, sebagai gerakan nasional untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, terutama dalam menghadapi era Industry 4.0.
“Pembangunan industri nasional tentu memerlukan ketersediaan SDM yang kompeten guna memacu produktitivas dan daya saing. Apalagi, tenaga kerja industri yang dibutuhkan sekarang semakin spesifik,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam Peluncuran Program Pendidikan Vokasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten di Cilegon, Banten, Senin (5/3).
Airlangga menjelaskan, peluncuran program pendidikan vokasi menjadi tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, yang diharapakan agar seluruh SMK di Indonesia ke depannya dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai kebutuhan industri.
“Untuk wilayah DKI Jakarta dan Banten, terdapat 143 perusahaan industri dan 292 SMK yang akan di-link and match-kan. Kami memberikan apresiasi karena jumlahnya terus meningkat dan semuanya antusias,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ditandatangani 612 perjanjian kerja sama antara industri dan SMK. Dalam hal ini, satu SMK dapat dibina oleh beberapa industri, sesuai dengan program keahlian di SMK yang terkait dengan sektor industrinya.
Sebelumnya, peluncuran program pendidikan vokasi industri telah dilaksanakan di beberapa wilayah. Tahap pertama, di Jawa Timur, melibatkan 50 industri dan 234 SMK, diresmikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tahap ke-II, di Jawa Tengah, melibatkan 117 industri dan 392 SMK, diresmikan Menperin bersama Mendikbud.
Selanjutnya, Tahap III di Jawa Barat, melibatkan 141 industri dan 393 SMK, diresmikan Presiden Joko Widodo. Dan, Tahap IV, melibatkan 117 industri dan 226 SMK untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau, diresmikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
“Setelah wilayah DKI Jakarta dan Banten ini, peluncuran program vokasi industri akan diteruskan secara bertahap untuk Wilayah Sumatera bagian Selatan (Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung), dan Sulawesi Selatan,” tutur Airlangga.
Ia menargetkan, hingga tahun 2019, sebanyak 1.795 SMK yang akan dibina dan dikerjasamakan dengan industri.
“Hingga lima tahap ini, totalnya sudah sebanyak 1.537 SMK dengan 568 industri,” ungkap Airlangga.
Sebagai bentuk dukungan perusahaan industri terhadap program pembinaan dan pengembangan SMK yang link and match dengan industri, dalam setiap peluncuran program vokasi industri, selalu dilakukan pemberian bantuan (hibah) peralatan praktik kepada SMK dari beberapa perusahaan industri.
Pada tahap kelima ini, jumlah perusahaan industri yang akan memberikan hibah peralatan sebanyak 35 industri kepada 128 SMK. Selain itu, dilakukan hibah lahan untuk pembangunan Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon, Banten dari PT. Chandra Asri Petrochemical kepada Pusdiklat Kemenperin.
Di samping pendidikan vokasi industri, Kemenperin menyelenggarakan program pelatihan dengan sistem 3 in 1 (pelatihan- sertifikasi kompetensi penempatan kerja) serta diklat peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja industri untuk peningkatan kualitas dan daya saing serta kesejahteraan tenaga kerja.
“Saat ini dilakukan penyematan tanda peserta diklat operator industri garmen sebanyak 200 orang yang akan ditempatkan bekerja pada sembilan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah,” kata Airlangga.
Sumber: http://kemenperin.go.id
Editor: Hendri Kurniawan
