Jamaninfo.com, Jakarta, 9 Juni 2026 – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden mengalami penurunan signifikan. Hasil survei nasional yang dirilis oleh menunjukkan approval rating Presiden Prabowo berada pada angka 59,75 persen pada periode survei 26 Mei hingga 1 Juni 2026.

Direktur Eksekutif Indopol Survei & Consulting, , menyebut angka tersebut turun lebih dari 20 poin persentase dibanding hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2025 yang mencatat tingkat kepuasan sebesar 80,9 persen. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya kerentanan politik yang mulai dirasakan pemerintah menjelang memasuki tahun ketiga masa pemerintahan.

“Dalam kurun 17 bulan pemerintahan berjalan, hampir dua dari lima warga Indonesia atau 40,25 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Ini merupakan angka ketidakpuasan tertinggi sejak awal pemerintahan,” ujar Ratno dalam keterangan resminya.

Selain menurunnya tingkat kepuasan terhadap presiden, survei tersebut juga mencatat bahwa tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah pusat hanya mencapai 49,02 persen. Sementara itu, penilaian terhadap kinerja pemerintah pusat secara keseluruhan menunjukkan angka yang nyaris berimbang, yakni 51,06 persen responden memberikan penilaian positif dan 48,95 persen menilai negatif.

Empat Faktor Penyebab Ketidakpuasan

Indopol mengidentifikasi empat faktor utama yang menjadi penyebab menurunnya kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Pertama, harga kebutuhan pokok yang dinilai belum terkendali. Sebanyak 34,14 persen responden yang tidak puas menyebut kenaikan harga beras, minyak goreng, dan bahan bakar minyak sebagai alasan utama. Bahkan, 37,48 persen masyarakat mengaku kondisi ekonomi keluarganya memburuk dibandingkan satu tahun sebelumnya.

Kedua, terbatasnya lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengangguran, khususnya di kalangan generasi muda. Faktor ini menjadi alasan ketidakpuasan bagi 15,76 persen responden.

Ketiga, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebanyak 74,96 persen responden mengetahui kondisi pelemahan rupiah dan 48,86 persen di antaranya mengaku merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, faktor politik dan penegakan hukum. Survei mencatat adanya persepsi publik terkait meningkatnya militerisme, belum optimalnya pemberantasan korupsi, serta kekhawatiran terhadap kebebasan sipil yang dinilai turut memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Kelompok Terdidik dan Pemilih Muda Lebih Kritis

Hasil survei juga menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan sikap kritis pada kelompok masyarakat berpendidikan tinggi. Responden dengan tingkat pendidikan sarjana ke atas mencatat tingkat ketidakpuasan sebesar 40,7 persen.

Sementara itu, kelompok pemilih dari kalangan Generasi Z dan Milenial yang mendominasi populasi pemilih nasional juga tercatat memiliki tingkat skeptisisme yang lebih tinggi terhadap kinerja pemerintah. Di wilayah DKI Jakarta, tingkat kepuasan publik hanya mencapai 42,5 persen, dengan 35 persen responden menyatakan sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah.

Potensi Tantangan Tahun Ketiga Pemerintahan

Indopol menilai pemerintahan Prabowo-Gibran memasuki fase yang tidak mudah menjelang tahun ketiga masa jabatan. Jika tidak ada kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dalam waktu dekat, tren penurunan tingkat kepuasan publik berpotensi terus berlanjut.

Survei ini dilakukan pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026 terhadap 1.230 responden yang tersebar di 38 provinsi menggunakan metode Multistage Random Sampling. Survei memiliki margin of error sebesar ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden terpilih secara acak serta melalui sejumlah mekanisme pengendalian kualitas data.(*)