Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa salah satu kebijakan untuk menjaga agar tidak terjadi ketimpangan di Indonesia adalah melalui kebijakan BBM (Bahan Bakar Minyak) satu harga. Kebijakan ini merupakan wujud keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
“Tiga tahun yang lalu waktu saya datang di Wamena, saya tanya kepada penduduk di sana berapa harga Premium di Wamena, saya tidak tanya satu, dua, tiga orang, tapi saya tanya banyak. Harganya Rp. 60.0000, itu pas normal, ketika cuaca tidak baik itu Rp. 100.000 per liter. Di mana sekali lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Jokowi saat membuka Kongres Nasional XXX dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXIX Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Palembang, Sumatera Selatan Senin (22/1).
Untuk mewujudkan hal tersebut, Jokowi telah meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan untuk menindaklanjuti kebijakan BBM Satu Harga dan dilaksanakan secara menyeluruh, agar tidak ada lagi ketimpangan harga BBM antara satu wilayah dan wilayah lainnya.
“Saya memerintahkan Menteri ESDM, Pak Menteri saya minta harga BBM di Jawa, di Sumatera juga di Papua harus sama. Dan sekarang sudah delapan bulan harga BBM di Papua, Pegunungan Tengah sama dengan harga yang kita nikmati di Pulau Jawa,” katanya.
Jokowi juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, suku dan budaya. Keberagaman ini yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar.
“Pertama-tama saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, saya ingin menyadarkan kepada kita semuanya bahwa negara kita adalah negara yang sangat besar, negara yang memiliki 17 ribu pulau, negara yang memiliki 714 suku, negara yang memiliki lebih dari 1.100 bahasa daerah. Dengan kita berbeda agama, adat istiadat, tradisi yang saya kira sering kita tidak menyadari dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, pada siang ini saya ingin mengingatkan betapa besarnya negara yg kita miliki ini dengan jumlah penduduk 260 juta jiwa,” ujarnya.
Menurut Jokowi, keberagaman yang ada harus dikelola dengan baik. Hal ini dilakukan agar tidak timbul ketimpangan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya.
“Kenapa kita bangun infrastruktur? Jangan hanya melihat fisiknya, banyak orang hanya melihat fisiknya. kenapa airport di Pulau Miangas kita bangun, Runaway di Pulau Rote kita perpanjang? karena dengan infrstruktur inilah kita ingin mempersatukan bangsa yang besar ini, jangan sampai antar wilayah menimbulkan ketimpangan yg sangat jauh,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menyusun peta jalan (road map) BBM satu harga. Sebanyak 57 lembaga penyalur BBM telah dibangun pada tahun 2017. Sementara untuk tahun 2018, Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk membangun 50 lembaga penyalur BBM dan pada tahun 2019 sebanyak 46 lembaga penyalur. Seluruhnya berada di wilayah yang selama ini masih terisolir secara perekonomian dan akses jalan yang sulit terjangkau.
Sumber: www.esdm.go.id
Editor: Hendri Kurniawan
