Oleh: Andra Ashadi*
Jamaninfo.com, Opini – Kebijakan pemerintah untuk membangun sistem data tunggal atau satu data sesungguhnya merupakan sebuah langkah yang patut diapresiasi. Dengan adanya basis data yang terintegrasi lintas dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah diharapkan memiliki rujukan yang sama dalam merumuskan kebijakan, terutama dalam menentukan siapa yang tergolong miskin, menengah, maupun kaya.
Secara prinsip, gagasan tersebut sangat baik. Negara memang membutuhkan data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan agar program pembangunan dan bantuan sosial tidak salah sasaran. Tanpa data yang baik, kebijakan publik akan mudah terjebak pada asumsi, persepsi, bahkan kepentingan politik.
Namun, persoalan yang muncul di tengah masyarakat tampaknya bukan semata-mata penolakan terhadap gagasan satu data. Yang dipersoalkan justru adalah cara negara menerjemahkan realitas sosial ke dalam data tersebut.
Di sinilah problemnya menjadi serius.
Ketika Data Tidak Lagi Mencerminkan Realitas, Salah satu kritik yang berkembang di masyarakat adalah penggunaan sistem desil untuk mengelompokkan kondisi sosial-ekonomi warga. Secara administratif, pengelompokan seperti ini memang diperlukan agar pemerintah dapat menentukan prioritas intervensi. Akan tetapi, sebuah klasifikasi hanya akan berguna apabila indikator yang digunakan benar-benar mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat.
“Persoalannya, kehidupan ekonomi seseorang tidak selalu dapat dibaca hanya dari apa yang tampak secara fisik”.
Seorang warga yang memiliki rumah dan sepeda motor, misalnya, belum tentu berada dalam kondisi ekonomi yang mapan. Rumah tersebut bisa saja masih dalam proses cicilan. Kendaraan yang dimiliki pun mungkin masih menjadi kewajiban kredit. Secara kasat mata, warga tersebut terlihat memiliki aset. Namun secara ekonomi, ia bisa saja masih menghadapi tekanan finansial yang berat.
Di sinilah muncul apa yang dapat disebut sebagai aset semu: sesuatu yang secara administratif tercatat sebagai kepemilikan, tetapi secara ekonomi belum tentu mencerminkan kemampuan riil seseorang.
Jika rumah, kendaraan, atau bangunan kemudian menjadi indikator yang sangat dominan dalam menentukan kelas sosial-ekonomi seseorang, maka terdapat risiko besar bahwa sistem pendataan justru menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari kenyataan.
Ironisnya, keadaan tersebut dapat terjadi ketika tujuan awal pemerintah justru ingin memperoleh data yang lebih akurat.
Pertanyaannya kemudian: apakah sebuah sistem pendataan masih layak dipertahankan apabila indikator yang digunakan secara sistematis berpotensi menghasilkan jarak antara data administratif dan realitas sosial?
Jangan Terjebak pada Apa yang Terlihat, kemiskinan pada dasarnya bukan sekadar persoalan ada atau tidak adanya rumah, kendaraan, atau bangunan. Kemiskinan berkaitan dengan kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan mempertahankan keberlanjutan kehidupannya secara ekonomi.
Karena itu, ukuran kesejahteraan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan, “Apa yang dimiliki seseorang?” tetapi bergerak lebih jauh menjadi, “Seberapa besar kemampuan ekonomi yang benar-benar dihasilkan dan dinikmati oleh seseorang dari apa yang dimilikinya?”
Dua orang dapat sama-sama memiliki rumah dengan ukuran yang sama, tetapi kondisi ekonominya sangat berbeda. Orang pertama mungkin memiliki rumah tanpa utang dan mempunyai sumber pendapatan yang stabil. Orang kedua memiliki rumah yang masih dicicil, pendapatannya tidak tetap, serta harus menanggung berbagai kewajiban lainnya.
Jika keduanya ditempatkan pada kelas ekonomi yang sama hanya karena memiliki bangunan fisik yang serupa, maka data tersebut mungkin benar secara administratif, tetapi belum tentu benar secara sosial-ekonomi.
Dengan kata lain, data dapat akurat dalam mencatat objek, tetapi keliru dalam membaca kondisi ekonomi subjek.
Ini merupakan persoalan mendasar yang semestinya menjadi perhatian dalam pembangunan sistem data sosial-ekonomi.
*Menggeser Fokus dari Kepemilikan Aset ke Kemampuan Ekonomi.*
Menurut saya, pemerintah tetap dapat memasukkan kepemilikan rumah, kendaraan, bangunan, dan aset lainnya sebagai variabel pendataan. Akan tetapi, variabel tersebut semestinya tidak menjadi babon atau penentu utama kelas sosial-ekonomi masyarakat.
Yang lebih penting adalah mengukur kapasitas ekonomi riil.
Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah menjadikan kepemilikan dan produktivitas alat produksi sebagai indikator utama. Yang dihitung bukan hanya apakah seseorang memiliki aset, tetapi seberapa besar kemampuan aset tersebut menghasilkan nilai ekonomi.
Secara sederhana, kerangka berpikirnya dapat dirumuskan sebagai:
Kemampuan Ekonomi Riil = Nilai Produksi/Pendapatan Bersih – Biaya Hidup Layak – Kewajiban Utang/Piutang yang Relevan.
Rumus tersebut tentu masih membutuhkan pengembangan metodologis yang lebih serius. Namun secara konseptual, pendekatan ini menawarkan sesuatu yang penting: membedakan antara aset yang sekadar dimiliki dengan aset yang benar-benar mencerminkan kemampuan ekonomi.
Seorang petani, misalnya, tidak cukup dinilai dari apakah ia memiliki rumah dan sepeda motor. Yang lebih penting adalah berapa luas lahan produktif yang dikelola, berapa nilai produksi yang dihasilkan, berapa biaya produksinya, berapa pendapatan bersihnya, serta berapa besar kebutuhan hidup dan kewajibannya.
Begitu pula seorang pelaku usaha kecil. Memiliki kios atau kendaraan tidak otomatis berarti ia sejahtera. Yang perlu diketahui adalah berapa omzetnya, berapa biaya operasionalnya, berapa keuntungan bersihnya, berapa tanggungan rumah tangganya, dan berapa kewajiban finansial yang harus dibayar.
Pendekatan semacam ini akan membawa pendataan dari sekadar “apa yang terlihat” menuju “apa yang secara ekonomi benar-benar terjadi.”
*Membedakan Aset Murni dan Aset Semu.*
Inilah alasan mengapa pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap konsep aset murni dan aset semu.
Rumah yang sudah lunas dan rumah yang masih dibebani cicilan tidak seharusnya dibaca secara ekonomi dengan cara yang sama. Kendaraan yang menjadi alat produksi dan kendaraan yang hanya menjadi beban konsumsi juga memiliki makna ekonomi yang berbeda.
Begitu pula tanah. Sebidang tanah yang menghasilkan pendapatan secara produktif memiliki nilai ekonomi yang berbeda dengan tanah yang tidak produktif atau bahkan masih menjadi objek sengketa dan kewajiban tertentu.
Dengan demikian, pendataan sosial-ekonomi idealnya tidak hanya menggunakan pendekatan asset ownership, tetapi juga memperhitungkan asset productivity, net income, household expenditure, dan financial liabilities.
Pendekatan ini memang jauh lebih kompleks. Tetapi bukankah tujuan utama pembangunan satu data memang untuk menghasilkan data yang akurat?
Jika demi kesederhanaan metodologi pemerintah justru menghasilkan klasifikasi yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat, maka kesederhanaan tersebut pada akhirnya menjadi mahal. Sebab, kesalahan klasifikasi dapat berujung pada salah sasaran kebijakan, ketidakadilan distribusi bantuan, dan menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah.
Kritik terhadap sistem pendataan juga harus dilihat sebagai kesempatan untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik.
Negara memiliki kemampuan administratif dan teknologi yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat. Namun keunggulan teknologi tidak otomatis menghasilkan kebenaran apabila variabel yang dimasukkan ke dalam sistem sejak awal kurang mampu menggambarkan realitas.
Secanggih apa pun sistem digital, ia tetap akan menghasilkan kesimpulan yang keliru apabila data dan indikator yang digunakan keliru.
Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang evaluasi terhadap indikator yang digunakan. Pengalaman masyarakat di lapangan harus menjadi bagian penting dalam menyempurnakan metodologi pendataan. Data statistik seharusnya tidak berdiri berhadap-hadapan dengan realitas sosial, melainkan menjadi instrumen untuk menjelaskan realitas tersebut.
Jangan sampai negara memiliki data yang sangat rapi, tetapi masyarakat yang menjadi objek data merasa tidak terwakili oleh angka-angka tersebut.
Pada titik inilah persoalan satu data sesungguhnya bukan hanya persoalan teknologi informasi. Ia adalah persoalan epistemologi kebijakan publik: bagaimana negara mengetahui, mengukur, dan mendefinisikan kondisi masyarakatnya.
Pada akhirnya, masyarakat tidak semestinya diposisikan sebagai pihak yang anti terhadap data tunggal. Sebaliknya, kritik publik terhadap sistem pendataan perlu dibaca sebagai tuntutan agar negara menghasilkan data yang lebih adil dan lebih mendekati kenyataan.
Tujuan pembangunan satu data sangat mulia: menyatukan persepsi pemerintah, mengurangi tumpang tindih kebijakan, meningkatkan efektivitas program, dan memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran.
Namun tujuan yang baik membutuhkan metodologi yang baik pula.
Jika ukuran kemiskinan terlalu bertumpu pada bangunan fisik, kendaraan, atau kepemilikan aset tanpa melihat kemampuan ekonomi yang sebenarnya, maka pemerintah berisiko menganggap seseorang sejahtera hanya karena ia terlihat memiliki sesuatu.
Padahal, kesejahteraan bukan semata-mata tentang apa yang terlihat dimiliki seseorang, melainkan tentang seberapa besar kemampuan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan berkelanjutan.
Karena itu, sudah saatnya sistem pendataan sosial-ekonomi dikembangkan dari pendekatan yang hanya mengukur kepemilikan menuju pendekatan yang mengukur kemampuan ekonomi riil.
Rumah, kendaraan, tanah, dan bangunan tetap penting sebagai variabel. Tetapi semuanya harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas: apakah aset tersebut produktif, apakah menghasilkan pendapatan, apakah masih memiliki beban kewajiban, dan pada akhirnya berapa kemampuan ekonomi bersih yang benar-benar dimiliki sebuah rumah tangga.
Sebab, jika negara sungguh-sungguh ingin memiliki satu data yang akurat, maka yang harus disatukan bukan hanya datanya, tetapi juga cara memahami kenyataan yang hendak direkam oleh data tersebut.
Dan pada akhirnya, ukuran keberhasilan satu data bukanlah seberapa banyak masyarakat berhasil dikelompokkan ke dalam desil, melainkan seberapa tepat pengelompokan itu menggambarkan kehidupan masyarakat yang sesungguhnya.(*)
Bahan bacaan/ refrensi: materi pendidikan ekonomi-politik LMND, dan materi kelas dan perjuangan kelas.
Penulis adalah ketua DPD Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) NTB.
