Tuesday , August 20 2019
Home / Maritim / Catatan Pinggir Menjelang Akhir Masa Jabatan Jokowi-JK Periode 2014-2019

Catatan Pinggir Menjelang Akhir Masa Jabatan Jokowi-JK Periode 2014-2019

Oleh : Anis Fauzan
Dir Eksekutif CR 30 Indonesia

Jamaninfo.com, Opini – Masa jabatan pemerintahan Jokowi-JK akan segera berakhir. Meskipun menurut hasil rekapitulasi KPU Pak Jokowi terpilih kembali untuk periode kedua maski tidak lagi bersama Pak JK melainkan bersama Pak Ma’ruf Amin. Saat ini sedang menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres. Tulisan ini tidak ingin masuk pada soal-soal silang pendapat mengenai hasil Pilpres 2019. Di Periode Pertama Pak Jokowi menjadikan visi poros maritim sebagai sektor unggulan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, walaupun sampai saat ini, kita belum melihat visi yang komprehensif dari program poros maritim Presiden Jokowi di Periode pertama ini. Salah satunya tentang tata kelola pelabuhan. Isu pelabuhan memang sering menjadi tema diskusi-diskusi nasional, tapi yang dibahas hanya aspek kedaulatan teritorial dalam lingkup keamanan nasional. Tidak menyentuh aspek kemandirian ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh tata kelola pelabuhan sebagai gerbang ekonomi nasional.

Sebagai gerbang ekonomi nasional, pelabuhan memiliki posisi determinatif terhadap perekonomian nasional. Hampir semua komoditi dari dan ke luar negeri, ditentukan statusnya di pelabuhan. Dari pelabuhan komoditi luar negeri bisa masuk pasar domestik. Begitu juga sebaliknya, dari domestik ke luar negeri. Hampir semua melewati pelabuhan. Ini tidak hanya di Indonesia. Penelitian Rodrigue (2006), 90 persen volume perdagangan Eropa dan Asia dikirim melalui laut. Dengan demikian, perdagangan Eropa dan Asia ditentukan di pelabuhan.

Karena perdagangan ditentukan di pelabuhan, maka posisinya sangat penting. Di sepanjang sejarah negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur, pelabuhan menjadi denyut nadi ekonomi. Bahkan, kota dan negara yang tumbuh pesat adalah ia yang memiliki pelabuhan dengan tata kelola bagus. Sampai sekarang, kota dan negara maju di Asia Tenggara dan Asia Timur adalah kota dan negara yang memiliki pelabuhan dengan tata kelola yang baik. Dua contoh utamanya adalah Singapura dan Hongkong.

Pendiri dan Arsitek kemajuan Singapura, Lee Kuan Yew, membangun Singapura dengan kesadaran penuh bahwa negara itu tidak bisa maju tanpa pelabuhan. Sejarah Singapura adalah sejarah pelabuhan. Karena itu, Lee Kuan Yew mengatakan, “mati dan hidup Singapura bersumber dari pelabuhan.

Saat ini, Singapura tumbuh sebagai negara maju dan memiliki pengelola pelabuhan yang kemampuannya tidak bisa diremehkan. Port of Singapore Authority (PSA) masuk sebagai salah satu operator pelabuhan terbaik di dunia.

Begitupun dengan Hongkong. Dulu, daerah ini hanyalah kumpulan desa nelayan. Tapi sekarang, ia mampu menyejajarkan diri dengan kota-kota maju dunia. Tentu ada banyak faktor. Tapi faktor utamanya adalah pengelolaan pelabuhan yang bagus. Sejak tahun 1980-an sampai sekarang, pelabuhan Hongkong tak pernah sepi dari predikat pelabuhan terbaik.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sebetulnya juga bergantung pada tata kelola pelabuhan. Indonesia adalah negara maritim. Luas lautan melebihi luas daratan. Lautan menyambung satu pulau dengan pulau lainnya. Sebab itu, pelabuhan menjadi sangat penting dalam membangun ekonomi.

Maka sangat disayangkan isu yang sangat penting ini tidak masuk dalam visi, program, dan debat kedua kontestan Pemilihan Presiden. Padahal, ada banyak persoalan dalam tata kelola pelabuhan kita. Tanpa menyelesaikan persoalan itu, hampir mustahil kita membangun kemajuan dan kemandirian ekonomi.

Kandasnya Visi Maritim Jokowi

Pada Pilpres 2014, isu pelabuhan menjadi andalan Jokowi. Ia menawarkan perubahan visi Indonesia, dari visi daratan ke visi poros maritim. Bahkan saat menang, ia memilih Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta sebagai tempat untuk menyampaikan pidato kemenangan. Dalam banyak kesempatan, Jokowi menegaskan, visi poros maritim adalah jalan untuk mencapai Indonesia yang berdaualat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Tidak hanya itu, Jokowi juga dengan tegas mengusung kembali konsep trisakti Soekarno dan memasukkannya dalam program prioritas sebagaimana tertera dalam Nawacita. Yaitu pada poin ketujuh yang berbunyi “kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.”

Dalam benak publik, visi poros maritim yang dipadu dengan trisakti Soekarno adalah harapan akan hadirnya negara dalam pelabuhan sebagai gerbang ekonomi untuk membangun kemandirian bangsa. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Publik tak melihat implemantasi visi poros maritim. Yang dilihat justru adalah pembangunan infrastruktur ambisius di daratan. Bukan di lautan.

Bahkan, Jokowi terkesan tidak peduli pada masalah akut yang sedang dihadapi oleh pelabuhan kita, yaitu cengkraman asing dalam tata kelola aset strategis bangsa yang menentukan perekonomian nasional: Jakarta International Container Terminal (JICT).

JICT adalah perusahaan bongkar muat peti kemas terbesar di Indonesia yang dulunya dimiliki negara tapi sekarang berada dalam kendali asing. Di terminal perusahaan inilah barang-barang komoditi dari luar negeri masuk ke Indonesia, dan dari terminal ini juga barang-barang komoditi domestik diberangkatkan ke pasar luar negeri. Jika ada masalah di terminal perusahaan ini, tentu akan berpengaruh pada pasar domestik maupun juga barang domestik yang akan diperdagangkan di pasar global. Karena itu, perusahaan ini sangat strategis dalam perekonomian nasional.

JICT berada dalam kendali Hutchison Port Holdings (HPH), perusahaan asal Hongkong. Perusahaan asing ini menguasai 51 persen saham JICT. Sebelum dikuasi HPH, 100 persen saham JICT dimiliki negara yang dikelola oleh PT Pelindo II. Pada saat krisis moneter 1997, atas tekanan dan desakan IMF, Pemerintah melakukan Privatisasi dengan menjual JICT kepada HPH. Melalui Pelelangan Terbuka, JICT kemudian dijual dengan nilai USD 243 juta.

Tahun ini seharusnya JICT sudah kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Konsesi HPH habis tahun ini dan secara otomatis JICT akan kembali 100 persen milik Indonesia. Namun, justru di masa pemerintahan Jokowi yang mengusung visi poros maritim dan trisakti itulah JICT kembali diserahkan ke HPH.

Jokowi membanggakan prestasi merebut saham mayoritas PT Freeport. Tapi hampir tidak sama sekali menyinggung konsesi JICT-HPH. Padahal, JICT tidak kalah strategisnya ketimbang Freeport. Pelabuhan adalah gerbang ekonomi nasional. Dan JICT adalah gerbang pelabuhan kita. Maka, saat JICT diserahkan kembali ke HPH pada tahun 2015 lalu, tiga tahun sebelum kontraknya habis tahun 2019 ini, saat itulah visi maritim Jokowi kandas.

JICT dan Revolusi Mental

Penyerahan kembali JICT ke asing sempat menghebohkan publik Indonesia. Mendapat perlawanan dari Serikat Pekerja JICT. Melanggar sejumlah peraturan seperti UU No 19/2003 tentang BUMN. Merugikan negara sebagaimana hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017. Namun tetap dipaksakan.

Tidak ada alasan pembenar yang bisa diterima publik kenapa JICT kembali diserahkan ke asing. Masalah kemampuan, hampir 100 persen operasional perusahaan sudah dipegang oleh putra-putri Indonesia. “Yang saya amati, yang mengoperasikan semua orang Indoensia. Orang asingnya cuma satu dan kebanyakan main golf. Itu kenyataan,” demikian kata Kwik Kian Gie, Menteri Kordinator Ekonomi era Presiden Gus Dur.

Pernyataan Kwik sesuai dengan kesaksian para pekerja JICT sendiri. Anak-anak bangsa yang selama ini mengoperasikan JICT sudah berhasil melakukan transfer knowledge dari HPH. Saat ini mereka sudah mampu menjalankan aset strategis bangsa itu tanpa tangan asing. Seharusnya mereka mendapat dukungan dari Jokowi yang menggelorakan visi maritim dan trisakti Soekarno. Bukan membiarkan bawahannya menyerahkan kembali JICT ke asing.

Padahal, tanpa revolusi mental, percuma Jokowi mengusung trisakti Soekarno. Sebab, syarat utama untuk mewujudkan trisakti Soekarno adalah kepercayaan yang utuh bahwa bangsa ini adalah bangsa yang mampu mengelola bangsanya sendiri.(Red)

About redaksi

Check Also

Rasisme Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila

Jamaninfo.com, Opini – Jemmy Kudiai, Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Pria …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *