Jamaninfo.com, Eropa, 28 Agustus 2025 – Organisasi Eropa Bersatu untuk Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi politik dan sosial di Indonesia yang dinilai tengah mengalami krisis legitimasi moral maupun politik. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan rakyat sejak 25 Agustus 2025 disebut sebagai akumulasi kekecewaan publik terhadap lembaga negara, khususnya DPR dan kabinet pemerintahan.
Dalam pernyataannya, Eropa Bersatu untuk Indonesia menolak kebijakan tunjangan perumahan anggota DPR yang dinilai berlebihan di tengah rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. “Wakil rakyat seharusnya menunjukkan solidaritas dengan menggunakan fasilitas yang sudah ada, bukan menuntut kemewahan baru,” tegas organisasi tersebut.
Mereka menilai, di tengah kondisi pajak yang terus meningkat, upah minimum yang rendah, dan keterbatasan akses kesehatan, seharusnya anggaran negara diprioritaskan untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elit politik.
Kasus Affan Kurniawan Jadi Simbol Kegagalan Negara
Sorotan tajam juga diberikan pada kasus meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, saat mengikuti aksi damai. Video viral yang merekam peristiwa tersebut disebut menjadi simbol kegagalan negara dalam melindungi warganya.
“Ketika negara kehilangan empati, rakyat berada dalam posisi paling rentan,” ujar pernyataan resmi itu. Meski Kapolri telah menemui keluarga korban, menyampaikan permintaan maaf, dan aparat pelaku sudah ditangkap, organisasi ini menegaskan perlunya evaluasi sistemik atas respons negara terhadap protes damai.
Mereka menekankan, supremasi hukum harus ditegakkan tanpa pengecualian. “Tidak ada warga negara, termasuk aparat, yang kebal hukum. Setiap pelanggaran wajib diproses tanpa intervensi,” tegasnya.
Kritik Filosofis dan Tuntutan Reformasi
Menurut analisis Eropa Bersatu untuk Indonesia, DPR dan kabinet saat ini sering kehilangan orientasi moral serta keberpihakan kepada rakyat. Kekuasaan yang abai terhadap mandat moral disebut berpotensi melahirkan ketidakadilan dan ketimpangan sosial.
“Secara filosofis, negara adalah kontrak moral antara penguasa dan rakyat, di mana legitimasi politik muncul dari keberpihakan pada kepentingan umum. Dari perspektif teologis, kepemimpinan adalah mandat untuk melayani, menegakkan keadilan, dan melindungi martabat warga,” tulis laporan tersebut.
Mereka menilai aksi demonstrasi rakyat merupakan bentuk koreksi moral atas penyimpangan mandat negara. Karena itu, kesadaran politik, akuntabilitas, dan reformasi institusi dipandang sebagai syarat utama untuk memulihkan legitimasi negara.
Pesan untuk Pemerintah Indonesia
Dalam penutup laporannya, Eropa Bersatu untuk Indonesia menegaskan bahwa stabilitas dan kemajuan Indonesia hanya dapat dicapai melalui kepemimpinan yang benar-benar berpihak kepada rakyat. “Masyarakat berhak memperoleh rasa aman, bukan ketakutan, baik dalam perlindungan hukum maupun dalam upaya menjalani kehidupan sehari-hari,” bunyi pernyataan itu.
Organisasi ini menyerukan agar pemerintah Indonesia segera melakukan evaluasi menyeluruh, menegakkan keadilan sosial, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. (*)
