Oleh: Arkilaus Baho | 27 Oktober 2025
Aktivis isu ekonomi-politik dan hak masyarakat adat, penggagas Dewan Rakyat Papua (DRP)
Nduga di Ambang Bencana Kemanusiaan
Jamaninfo.com, Opini – Kabupaten Nduga, yang kini masuk dalam wilayah Provinsi Papua Pegunungan, Indonesia, tengah berada di ambang bencana kemanusiaan besar. Sejak akhir 2018, wilayah ini terperangkap dalam lingkaran kekerasan bersenjata antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Sebuah studi komprehensif berjudul “Nduga: Kronologi Konflik yang Tak Kunjung Padam – Dari Tragedi Nduga hingga Krisis Kemanusiaan Berkepanjangan” karya Arkilaus Baho, menyingkap bagaimana konflik yang berlangsung lebih dari tujuh tahun ini telah menelan ratusan korban jiwa, menghancurkan infrastruktur dasar, dan memaksa puluhan ribu warga sipil mengungsi.
Akar Sejarah Konflik yang Dalam
Konflik di Nduga tidak muncul tiba-tiba. Ia berakar dari sejarah panjang ketegangan politik di Tanah Papua. Sejak proses dekolonisasi Indonesia dari Belanda pada awal 1960-an, Papua menjadi wilayah penuh sengketa.
Pada tahun 1961, Belanda mulai mempersiapkan Papua menuju kemerdekaan, namun Indonesia menolak langkah itu. Melalui Perjanjian New York 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang kontroversial, Papua resmi bergabung dengan Indonesia. Namun, banyak pihak menilai Pepera dilakukan di bawah tekanan dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat Papua.
Kekecewaan terhadap hasil Pepera memicu munculnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan sayap militernya, TPNPB. Ketimpangan pembangunan, program transmigrasi, dan pelanggaran HAM memperdalam luka sosial masyarakat Papua, termasuk di Nduga. Tragedi operasi militer di Mapenduma tahun 1996 juga meninggalkan trauma kolektif yang belum sembuh hingga kini.
Tragedi Nduga 2018: Titik Balik Kekerasan
Konflik di Nduga mencapai puncak baru pada 1 Desember 2018, ketika kelompok TPNPB menyerang pekerja PT Istaka Karya yang tengah membangun Jalan Trans-Papua. Serangan tersebut menewaskan 19 pekerja dan menyebabkan 2 lainnya hilang.
Sebagai balasan, pemerintah meluncurkan Operasi Nemangkawi, sebuah operasi militer berskala besar yang memperparah situasi keamanan dan kemanusiaan. Wilayah Nduga kemudian berubah menjadi zona konflik aktif, memaksa ribuan warga melarikan diri ke hutan dan daerah tetangga.
Krisis Kemanusiaan yang Memburuk
Sejak 2018, dampak kemanusiaan di Nduga terus meningkat secara drastis:
- Pengungsian Massal:
Lebih dari 45.000 warga mengungsi pada 2018–2019. Jumlah itu naik menjadi 76.000 pada 2023, 85.000 pada 2024, dan mencapai 97.721 pengungsi di seluruh Papua pada pertengahan 2025. - Korban Jiwa:
Antara Desember 2018–Maret 2019, lebih dari 100 warga sipil tewas akibat operasi militer. Di kamp-kamp pengungsian, 182 orang meninggal karena kondisi kesehatan buruk, sementara laporan lain menyebut 400 kematian hingga 2021. LBH Papua mencatat 76.228 korban sipil akibat konflik bersenjata di Papua sepanjang 2018–2023. - Kondisi Pengungsian:
Para pengungsi hidup dalam keterbatasan ekstrem — kekurangan pangan, air bersih, dan layanan kesehatan. Anak-anak kehilangan akses pendidikan, mengalami trauma mendalam, dan rentan terhadap penyakit menular. - Krisis Penyanderaan:
Insiden penyanderaan pilot Selandia Baru, Philip Mehrtens, oleh TPNPB pada Februari 2023 menjadi perhatian dunia dan menandai eskalasi strategi kelompok bersenjata di Papua. - Pelanggaran HAM:
Laporan Human Rights Monitor (HRM) mencatat peningkatan pembunuhan di luar proses hukum, mencapai 17 kasus pada 2023 dan 18 kasus pada 2024 di seluruh Papua.
Respons Pemerintah Dinilai Tidak Memadai
Pemerintah Indonesia masih menitikberatkan penyelesaian konflik Papua melalui pendekatan keamanan. Operasi Nemangkawi yang diperpanjang beberapa kali dinilai tidak menyentuh akar masalah kemanusiaan.
Bantuan sosial seperti bantuan Rp 3,7 miliar dari Kementerian Sosial baru tiba tujuh bulan setelah krisis dimulai pada Juli 2019. Sebagian besar kamp pengungsian justru dikelola oleh LSM lokal dan organisasi adat dengan sumber daya terbatas.
Akses jurnalis dan lembaga kemanusiaan internasional pun dibatasi, menyulitkan verifikasi data dan distribusi bantuan. Upaya dialog yang diusulkan PGI dan Komnas HAM pada 2024 hingga kini belum menunjukkan kemajuan berarti.
Kerugian Materiil dan Dampak Jangka Panjang
Konflik berkepanjangan telah menghancurkan 12 distrik di Nduga, melumpuhkan aktivitas ekonomi, dan menyebabkan ratusan anak putus sekolah. Infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, dan rumah ibadah banyak yang rusak parah.
Kerugian ini bukan hanya materiil, tetapi juga trauma sosial dan psikologis yang diwariskan lintas generasi, menciptakan siklus penderitaan tanpa akhir bagi masyarakat Nduga.
Seruan Mendesak untuk Dialog dan Akses Kemanusiaan
Arkilaus Baho menegaskan, konflik Nduga merupakan krisis kemanusiaan paling mematikan dan terabaikan di Indonesia modern. Ia menyerukan perubahan pendekatan agar pemerintah mengedepankan kemanusiaan, bukan semata keamanan.
Beberapa langkah mendesak yang diusulkan:
- Pemenuhan Hak Dasar:
Menjamin akses pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal layak bagi pengungsi. - Penyembuhan Trauma:
Memberikan layanan psikososial bagi anak-anak dan keluarga korban. - Dialog Inklusif:
Membuka ruang perundingan antara pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua, dengan mediasi pihak ketiga yang netral bila diperlukan. - Akses Kemanusiaan dan Media:
Mencabut pembatasan agar lembaga kemanusiaan dan jurnalis dapat bekerja secara transparan. - Keterlibatan Internasional:
Mengundang partisipasi lembaga internasional untuk memastikan solusi damai dan berkelanjutan.
Penutup
Tanpa perubahan mendasar dalam pendekatan negara terhadap Papua, krisis kemanusiaan di Nduga akan terus berlanjut dan mengancam masa depan masyarakatnya. Nduga kini menjadi cermin kegagalan kebijakan keamanan yang mengabaikan dimensi kemanusiaan — dan panggilan moral bagi Indonesia untuk menata ulang pendekatannya terhadap Papua dengan empati, keadilan, dan kemanusiaan.(*)
