Analisis mendalam mengungkap jalan buntu diplomatik, eskalasi kekerasan, dan penderitaan masyarakat adat di tengah benturan visi kemerdekaan dan integrasi NKRI.
Penulis: Arkilaus Baho
Aktivis yang fokus pada isu ekonomi-politik dan hak-hak masyarakat adat, penggagas Dewan Rakyat Papua (DRP)
Nduga di Persimpangan Sejarah dan Darah
Jamaninfo.com, Opini – Kabupaten Nduga, di jantung Pegunungan Tengah Papua, kini menjelma menjadi episentrum konflik paling mematikan dan berkelanjutan dalam sejarah panjang pergolakan di Tanah Papua. Nama “Nduga” bukan lagi sekadar titik geografis—ia adalah simbol dari luka kolonialisme modern, di mana narasi kemerdekaan Papua Barat bentrok dengan proyek kekuasaan dan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Konflik ini, yang membara sejak 1960-an, kini memasuki fase paling rumit: benturan ideologi, militerisasi, dan penderitaan kemanusiaan yang terus menumpuk. Riset ini menguraikan akar sejarah, aktor kunci, dan dinamika kekuasaan yang menjadikan Nduga sebagai zona perang yang menelan ribuan korban sipil hingga tahun 2025.
—
Akar Perlawanan: Nduga dan Jejak Panjang OPM/TPNPB
Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) lahir dari penolakan terhadap integrasi Papua ke Indonesia pada dekade 1960-an. Di balik bendera Bintang Kejora, OPM memproklamasikan perjuangan penentuan nasib sendiri yang kini diwariskan kepada sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Nduga menjadi wilayah penting dalam struktur komando TPNPB, khususnya di bawah KODAP III Ndugama-Derakma yang dipimpin oleh Egianus Kogoya. Di bawah komandonya, pasukan gerilya seperti Aluguru, Wosak, dan Pintu menjadi tulang punggung perlawanan bersenjata. Walau sempat diberhentikan dari jabatannya oleh Markas Pusat TPNPB pada 2025, Egianus dan pasukannya tetap eksis dan mendominasi kawasan Nduga.
Titik balik konflik terjadi pada Desember 2018, ketika insiden “Pembantaian Nduga” terhadap pekerja Trans Papua memicu Operasi Nemangkawi, operasi militer besar-besaran yang menjadikan Nduga zona tempur terbuka. Ribuan warga sipil terpaksa mengungsi ke hutan dan kabupaten tetangga.
Krisis memuncak lagi pada kasus penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens (2023–2024), yang menarik perhatian dunia internasional dan memperpanjang operasi militer di wilayah ini.
Proyek Integrasi: Militerisasi dan Dominasi Negara di Nduga
Di sisi lain, TNI dan Polri hadir di Nduga sebagai representasi kekuasaan negara untuk menegakkan kedaulatan NKRI. Di bawah Kodam XVII/Cenderawasih dan Korem 172/Praja Vira Yakthi, militer menempatkan sejumlah satuan tugas (satgas) dan pos-pos keamanan baru yang tersebar di distrik-distrik terpencil.
Meski diklaim sebagai bagian dari “perlindungan warga” dan “pembangunan infrastruktur”, ekspansi militer ini justru dipandang oleh warga dan kelompok pro-kemerdekaan sebagai militerisasi terencana yang mempersempit ruang sipil.
Polri melalui Operasi Damai Cartenz—diluncurkan sejak 2021 dan diperpanjang hingga 2025—menegaskan pendekatan “penegakan hukum terhadap KKB” (Kelompok Kriminal Bersenjata). Namun, intensitas operasi ini sering berujung pada peningkatan kekerasan dan pelanggaran HAM, memperdalam trauma masyarakat lokal.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memang menegaskan pergeseran strategi ke arah “smart power”, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan keras tetap menjadi pilihan utama, terutama setelah rentetan serangan terhadap pos-pos militer pada 2025.
Pertarungan Narasi: Perang Simbol dan Legitimasi
Konflik di Nduga kini tak hanya terjadi di hutan dan lembah, tetapi juga di ruang digital dan diplomasi.
TPNPB-OPM, melalui juru bicara Sebby Sambom, secara konsisten menolak eksistensi NKRI di Papua dan menuntut pengakuan kemerdekaan sebagai syarat dialog. Pada April 2025, TPNPB bahkan menyatakan “perang terbuka terhadap TNI-Polri”, disertai sembilan tuntutan resmi, termasuk evakuasi tenaga medis dan guru dari zona perang.
Sementara itu, pemerintah Indonesia memandang aksi TPNPB-OPM sebagai terorisme bersenjata dan menolak membuka ruang negosiasi politik. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah NKRI dan setiap aksi bersenjata akan ditindak tegas. Presiden Joko Widodo pun menyatakan bahwa jalur dialog hanya mungkin dilakukan dalam kerangka hukum dan kedaulatan Indonesia.
Dengan dua posisi ekstrem ini, dialog damai menjadi mustahil. TPNPB hanya mau bicara soal kemerdekaan, sementara Jakarta menutup rapat isu tersebut. Hasilnya: perang terus berlangsung tanpa ujung diplomatik.
Krisis Kemanusiaan: Rakyat Nduga Menjadi Korban Utama
Di balik retorika politik dan operasi militer, masyarakat adat Nduga menanggung beban paling berat. Mereka terjebak di antara dua kekuatan yang sama-sama mengklaim membela rakyat Papua.
Laporan kemanusiaan mencatat, hingga Agustus 2025 terdapat 80.709 pengungsi internal di Papua, sebagian besar berasal dari Nduga dan daerah sekitarnya seperti Intan Jaya dan Yahukimo. Banyak dari mereka kehilangan tempat tinggal, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.
Kisah-kisah warga yang hidup di pengungsian tanpa makanan dan obat-obatan, anak-anak yang kehilangan sekolah, hingga lansia yang meninggal di tengah pelarian menjadi potret tragis konflik yang tak kunjung usai.
Kesimpulan: Jalan Buntu Diplomatik dan Masa Depan Papua
Analisis mendalam atas konflik di Nduga menunjukkan jalan buntu total dalam diplomasi Papua-Indonesia.
TPNPB-OPM mempertahankan perjuangan bersenjata demi kemerdekaan, sementara negara memperkuat cengkeraman militer untuk menjaga integritas wilayah. Kedua narasi saling menegasikan, menciptakan spiral kekerasan yang memakan korban generasi demi generasi.
Solusi sejati membutuhkan keberanian politik—bukan sekadar gencatan senjata atau operasi kemanusiaan. Dialog harus dibuka tanpa prasyarat yang mematikan, melibatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek politik atau keamanan.
Tanpa langkah ini, Nduga akan terus menjadi lubang hitam kemanusiaan di Pegunungan Papua, menelan harapan, martabat, dan masa depan rakyat yang terperangkap di antara dua bendera.(*)
