*oleh : Xaveria Rinisko H
Jamaninfo.com, Opini – Situasi di Amerika Latin pada akhir pekan lalu, 3 Januari 2026, mendadak mencekam. Pada Sabtu dini hari waktu setempat, serangkaian ledakan besar mengguncang ibu kota Venezuela, Caracas. Amerika Serikat secara resmi mengonfirmasi telah meluncurkan serangan militer berskala besar ke negara tersebut. Pada serangan tersebut, Amerika Serikat mengklaim bahwa operasi militer berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.
Ini terjadi di tengah ketegangan yang sudah selama empat bulan terakhir meningkat antara Washington dan Caracas. Dimana Presiden Donald Trump telah berulang kali mengancam akan melakukan tindakan militer, awalnya dengan alasan operasi pemberantasan narkotika dan kemudian memperjuangkan kendali atas sektor minyak Venezuela, yang menurutnya diambil secara ilegal dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat.
Imperialisme Gaya Baru
Doktrin Monroe yang dirumuskan dalam pidato Monroe di hadapan Kongres Amerika Serikat pada 1823 menjadi salah satu landasan Presiden Donald Trump menjadi kekuatan dominan di Belahan Barat, hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah kolonialisasi Eropa atau campur tangan lain di negara-negara merdeka di Belahan Barat. Hal inilah yang menjadi landasan pembenaran intervensi Amerika Serikat di negara-negara seperti Nikaragua, Kuba, Republik Dominika dan Venezuela.
Sejak Republik Bolivarian Venezuela dibawah kepemimpinan Hugo Chávez (1999–2013) mengambil alih pemerintahan dan mendorong proyek “Revolusi Bolivarian” yang bersifat sosialis serta kritis terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat, hubungan kedua negara tersebut mulai memburuk. Dalam wacana publik dan media, sering muncul narasi tentang “penyerangan” atau “intervensi” Amerika Serikat terhadap Venezuela.
Saat Venezuela bergulat dengan krisis keuangan dan kemanusiaan yang berkepanjangan, sanksi Amerika Serikat terhadap negara tersebut telah menjadi kontroversial. Hal ini memicu perdebatan tentang apakah peningkatan sanksi Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir telah memperburuk masalah ekonomi yang ada di negara tersebut, yang disebabkan oleh salah urus ekonomi dan korupsi yang meluas dari rezim Nicolás Maduro dan pendahulunya, Hugo Chávez. Ekonomi Venezuela telah berjuang selama bertahun-tahun, terutama karena ketergantungannya yang berlebihan pada industri minyak selama beberapa dekade, yang telah berkontribusi pada inflasi yang sangat tinggi (hampir 100.000% pada tahun 2018) serta kekurangan pangan massal dan melemahnya sektor swasta Venezuela seiring penurunan harga minyak. Karena situasinya semakin memburuk, pemerintah Amerika Serikat juga telah meningkatkan sanksi terhadap negara tersebut secara signifikan selama empat tahun terakhir, memperburuk masalah ekonomi dan membuat Venezuela hampir tidak mungkin mengakses pasar internasional. Hal ini memperkuat ketergantungan rezim Maduro pada musuh-musuh Amerika Serikat, termasuk China, Rusia, dan Iran, sebagai jalur kehidupan ekonomi.
Berdasarkan data US Energy Information Administration (EIA) Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia hingga 304 miliar barel. Cadangan itu mengalahkan negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Iran, Iraq, Uni Emirat Arab (UEA), dan Libya. Bahkan, Venezuela, anggota pendiri OPEC bersama Iran, Irak, Kuwait, dan Arab Saudi, pernah memproduksi hingga 3,5 juta barel per hari pada 1970-an, yang saat itu mewakili lebih dari 7% produksi minyak global. Namun produksinya saat ini rendah dikarenakan infrastruktur kurangnya investasi, korupsi, dan sanksi internasional. Hal inilah yang membuatnya sulit mengoptimalkan sumber daya raksasa ini meskipun potensinya luar biasa. Produksi saat ini sekitar 900.000–1,1 juta barel per hari, sebagian kecil (<1%) dari total pasokan global. Negara ini kini berada di peringkat ke-21 produsen minyak dunia.
Kondisi Republik Bolivarian Venezuela yang demikian menjadi peluang dan mengisyaratkan rencana bagi pemerintahan Trump untuk mengendalikan dan merevitalisasi industri minyak Venezuela, yang berpotensi membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan besar AS (misalnya, ExxonMobil, Chevron) untuk memulihkan kapasitas produksi dan ekspor. Prospek ini mendorong saham-saham energi naik tajam, terutama perusahaan penyulingan dan jasa ladang minyak.
Terlebih minyak mentah Venezuela sangat berat dan memiliki kandungan sulfur tinggi, yang cocok untuk kilang-kilang kompleks di Pantai Teluk Amerika Serikat. Banyak kilang minyak Amerika Serikat, terutama di wilayah Teluk Meksiko, dirancang untuk mengolah minyak berat menjadi bensin, diesel, dan produk penting lainnya. Jika volume minyak Venezuela dihidupkan kembali dan dialihkan ke pasar Amerika Serikat, hal itu dapat mengurangi permintaan minyak mentah berat lainnya, dan hal ini bisa mengubah arus perdagangan. Hal inilah yang membuat akses kembali ke minyak Venezuela sangat menarik bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat.
Gelagat keserakahan Amerika Serikat pun terlihat, sesaat setelah agresi militer Amerika Serikat pada 3 Januari 2026, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan “mengelola” Venezuela. Secara tidak langsung hal ini bahwa Amerika Serikat mendeklarasikan dirinya akan menangani komoditas utama negara itu, yakni minyak. Perusahaan-perusahaan minyak besar AS akan kembali ke Venezuela, termasuk ExxonMobil dan ConocoPhillips. Padahal hampir semua perusahaan tersebut hengkang setelah revolusi Chavez, kecuali Chevron.
Dalam aspek politik, Amerika Serikat menuduh pemerintah Maduro melakukan pelanggaran HAM, manipulasi pemilu, dan korupsi. Sementara itu, pemerintah Venezuela mengklaim Amerika Serikat melakukan campur tangan dalam urusan dalam negeri dan berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah dikarenakan pada 2019, AS secara terbuka mengakui Juan Guaidó sebagai presiden sementara Venezuela, bukan Nicolás Maduro. Langkah ini dipandang Venezuela sebagai bentuk intervensi politik langsung dan pelanggaran kedaulatan.
Arogansi Amerika Serikat Harus Dihentikan
Menurut hukum internasional, sanksi sepihak dan dukungan terhadap perubahan rezim sering diperdebatkan legalitasnya. Venezuela dan sekutunya (seperti Rusia dan Tiongkok) menilai tindakan Amerika Serikat melanggar prinsip non-intervensi, sementara Amerika Serikat mengklaim tindakannya sah demi demokrasi dan HAM.
Intervensi Amerika Serikat di Venezuela merupakan pelanggaran hukum internasional yang membuat dunia kurang aman. Jelas bahwa operasi tersebut telah merusak prinsip mendasar hukum internasional, yaitu bahwa negara tidak boleh mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun. Intervensi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela merusak arsitektur keamanan internasional dan membuat setiap negara kurang aman. Arogansi Amerika Serikat merupakan pertanda bahwa pihak yang berkuasa dapat melakukan apa pun yang mereka suka.
Operasi militer Amerika Serikat terhadap Republik Bolivarian Venezuela pada 3 Januari 2026 adalah agresi imperialis dan fasis yang terang-terangan dengan tujuan dominasi, dan menghidupkan kembali ambisi hegemoni Amerika Serikat untuk mencapai akses serta kendali tanpa batas atas kekayaan alam Venezuela dan kawasan tersebut. Agresi ini juga berupaya untuk mengintimidasi dan menundukkan pemerintah-pemerintah Amerika Latin dan Karibia.
Komunitas internasional, termasuk Indonesia, tidak dapat membiarkan agresi yang bersifat dan seberat ini terhadap Negara Anggota PBB tanpa hukuman, atau mengizinkan penculikan militer terhadap presiden sah dan yang sedang menjabat dari negara berdaulat tanpa konsekuensi. Venezuela adalah negara damai yang tidak menyerang Amerika Serikat atau negara lain mana pun.(*)
