Greenomics Indonesia mengemukakan bahwa Menteri Kehutanan era Presiden SBY periode 2009-2014 Zulkifli Hasan, ternyata masih menerbitkan sejumlah SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit kepada para kelompok bisnis tertentu setelah dirinya mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Kehutanan.
Hal ini merupakan hasil studi sebelumnya yang mengungkapkan bahwa lebih dari 91% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit diberikan di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan sisanya di era Pemerintahan Joko Widodo.
“Kami melakukan analisis detilnya dengan menggunakan tahun politik 2014 sebagai tahun sampel analisis,” kata Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi melalui keterangan persnya di Jakarta, Kamis (5/4).
Vanda menyebutkan, surat pengajuan pengunduran diri Zulkifli Hasan ditandatanganinya pada tanggal 19 September 2014, karena yang bersangkutan memilih untuk dilantik sebagai anggota DPR RI pada tanggal 1 Oktober 2014.
“Presiden SBY mengabulkannya dengan memberhentikan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan pada tanggal 30 September 2014,” terangnya.
Data legal yang diacu oleh Greenomics menunjukkan bahwa pada tanggal surat pengajuan pengunduran dirinya sebagai Menteri Kehutanan tersebut (tertanggal 19 September 2014), Zulkifli Hasan juga menandatangani satu SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit.
Selain itu, lanjut Vanda, menurut data resmi pemerintah, setelah pengajuan surat pengunduran dirinya sebagai menteri, yakni setelah tanggal 19 September 2014, Zulkifli Hasan masih menerbitkan 14 SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit.
Tak hanya itu, Studi Greenomics juga menunjukkan bahwa satu hari sebelum Presiden SBY memberhentikannya sebagai Menteri Kehutanan pada 30 September 2014, Menteri Zulkifli Hasan masih menerbitkan 8 SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit kepada para kelompok bisnis yang ditandatanganinya pada 29 September 2014.
“Zulkifli masih menerbitkan 14 SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit kepada para kelompok-kelompok bisnis tertentu dan 1 SK yang sama untuk koperasi, dengan luas total mencapai 209 ribu hektar, atau lebih dari 3 kali lipat luas DKI Jakarta,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa selama Januari-September 2014, Zulkifli Hasan telah menerbitkan 42 SK pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit dengan luas total mencapai lebih dari setengah juta hektar, masing-masing 41 SK diberikan kepada perusahan-perusahaan tertentu dan hanya 1 SK untuk koperasi.
Menurut Vanda, penguasaan lahan yang dikuasai secara mayoritas oleh kelompok-kelompok bisnis tertentu, dan telah menimbulkan ketimpangan yang tajam pada saat ini, jelas tidak terlepas dari izin-izin yang diterbitkan oleh antar generasi pemerintah.
Vanda juga mengingatkan, pemerintah telah mengumumkan untuk menerapkan moratorium perizinan ekspansi sawit. Namun, hingga saat ini belum juga dilaksanakan.
“Presiden Jokowi pada 14 April 2016 lalu mengumumkan untuk menerapkan moratorium perizinan ekspansi sawit, yang hingga saat ini belum terbit Inpres implementasinya,” pungkasnya.
Reporter: Eva Ulpiati
