Jamaninfo.com, Rilis – Laporan ringkas ini disusun sebagai instrumen advokasi untuk menyoroti eskalasi perampasan ruang hidup petani akibat keterlibatan militer dalam tata kelola agraria nasional.
——————————
## I. Data Statistik & Tren Konflik Nasional
* Lonjakan Konflik: Menurut Catatan Akhir Tahun [Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)](https://www.kompas.com/properti/read/2026/01/15/190000121/konflik-agraria-akibat-militer-meroket-300-persen-pada-tahun-2025), konflik agraria struktural yang melibatkan institusi militer melonjak 300% sepanjang tahun 2025, meningkat tajam dari 6 kasus menjadi 24 kasus aktif. [1, 2]
* Tingkat Kekerasan: Tercatat sedikitnya 70 kali tindakan intimidasi dan kekerasan fisik oleh aparat TNI di wilayah sengketa. Hal ini menempatkan fasilitas militer sebagai salah satu pemicu tertinggi letusan sengketa tanah nasional selain perkebunan. [1, 3, 4]
* Akar Masalah Kontemporer: Pemicu utama adalah masifnya pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) / Yonif Pembangunan serta perluasan lahan atas nama program swasembada/ketahanan pangan nasional. [1, 2]
——————————
## II. Klasterisasi Kasus di Berbagai Wilayah## 1. Sengketa Tanah Eks-HGU / Korporasi PTPN
* Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat (Juni 2026): Puluhan personel TNI diduga mengintimidasi petani dari Serikat Petani Pasundan (SPP) di lahan eks-HGU PT Wiria Cakra (kontrak habis sejak 2017). Aparat melakukan pematokan sepihak untuk memfungsikan lahan menjadi area ketahanan pangan kompi/batalyon, memicu aksi pengusiran paksa terhadap penggarap lokal. [2, 5, 6]
* Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Desember 2025): Menurut data [Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)](https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/menyikapi-perampasan-tanah-oleh-tni-di-pasuruan-jawa-timur-dan-luwu-utara-sulawesi-selatan/), pengambilalihan tanah paksa dilakukan untuk infrastruktur BTP. Lahan pertanian produktif yang digarap turun-temurun dipaksa beralih fungsi menjadi basis militer. [7]
## 2. Pencaplokan Kawasan Hutan & Lahan Produktif Rakyat
* Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah (Mei 2026): Petani penggarap dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Selosabrang dipaksa melakukan panen dini biji kopi yang masih hijau [regional.kompas.com]. Pembersihan lahan seluas 28 hektar ini dilakukan sepihak demi mendirikan barak barunya Kompi Pertanian dan Peternakan Yonif Pembangunan [regional.kompas.com, korem072.tni-ad.mil.id].
## 3. Sengketa Wilayah Adat & Klaim Aset Menahun
* Flores Timur, Nusa Tenggara Timur / NTT (Maret 2026): Konflik laten pemanfaatan hak ulayat (tanah adat) masyarakat berujung pada eskalasi bersenjata [antaranews.com]. Masuknya pengamanan gabungan TNI-Polri menuai kritik tajam karena membawa pendekatan militeristik yang memicu trauma psikologis dan kriminalisasi komunitas adat [youtube.com]. [8]
* Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (Akhir 2025): Konflik kronis seluas 3.659 hektar antara warga Kecamatan Lekok dan Nguling melawan TNI AL kembali menegang [ylbhi.or.id]. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jatim mencatat sepuluh desa terancam kehilangan ruang hidup akibat perluasan [Pusat Latihan Tempur (Puslatpur)](https://www.google.com/search?kgmid=/g/11cn6pdfx9) dan sekolah marinir [ylbhi.or.id].
——————————
## III. Lembar Rekomendasi Jaringan Advokasi JAMAN untuk Komnas HAM, KEMKUMHAM, DPR-RI
* Hentikan Militerisasi Pangan: Mendesak Panglima TNI menarik pasukan dari area persawahan dan perkebunan rakyat, serta mengembalikan peran militer murni ke sektor pertahanan, bukan pengelola lahan produktif sipil [ylbhi.or.id].
* Evaluasi Legalitas Pengambilalihan Lahan: Mendesak Kementerian ATR/BPN menguji ulang klaim HGU korporasi yang telantar dan menolak sertifikasi aset militer di atas tanah yang telah ditempati rakyat selama puluhan tahun [ylbhi.or.id].
* Desak Efektivitas Pansus DPR RI: Menuntut Komisi III dan [Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI](https://www.kpa.or.id/2026/05/delapan-bulan-pansus-penyelesaian-konflik-agraria-petani-masih-ditembak-dan-dipenjara/) untuk memanggil pimpinan TNI guna mengusut seluruh tindakan intimidasi, represivitas, dan pembongkaran paksa tanaman milik petani. [9]
[1] [https://www.instagram.com](https://www.instagram.com/p/DZNFO-kDQva/https://www.instagram.com/p/DZNFO-kDQva/)
[2] [https://afu.id](https://afu.id/hukum-kriminal/konflik-agraria-tasikmalaya-ketika-tni-masuk-ke-lahan-petani-atas-nama-ketahanan-panganhttps://afu.id/hukum-kriminal/konflik-agraria-tasikmalaya-ketika-tni-masuk-ke-lahan-petani-atas-nama-ketahanan-pangan)
[3] [https://databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/697c5d47ccf97/riwayat-kekerasan-tni-dalam-penanganan-konflik-agraria-pada-2021-2025https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/697c5d47ccf97/riwayat-kekerasan-tni-dalam-penanganan-konflik-agraria-pada-2021-2025)
[4] [https://magdalene.co](https://magdalene.co/story/catatan-konflik-agraria-rezim-prabowo-gibran/https://magdalene.co/story/catatan-konflik-agraria-rezim-prabowo-gibran/)
[5] [https://regional.kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2026/06/20/163607878/anggota-tni-diduga-intimidasi-petani-di-tasik-spp-lahan-itu-akan-dijadikanhttps://regional.kompas.com/read/2026/06/20/163607878/anggota-tni-diduga-intimidasi-petani-di-tasik-spp-lahan-itu-akan-dijadikan)
[6] [https://regional.kompas.com](https://regional.kompas.com/read/2026/06/21/050000478/kpa-kecam-dugaan-intimidasi-tni-terhadap-petani-tasikmalaya-memperumit?page=allhttps://regional.kompas.com/read/2026/06/21/050000478/kpa-kecam-dugaan-intimidasi-tni-terhadap-petani-tasikmalaya-memperumit?page=all)
[7] [https://ylbhi.or.id](https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/menyikapi-perampasan-tanah-oleh-tni-di-pasuruan-jawa-timur-dan-luwu-utara-sulawesi-selatan/https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/menyikapi-perampasan-tanah-oleh-tni-di-pasuruan-jawa-timur-dan-luwu-utara-sulawesi-selatan/)
[8] [https://www.sciencedirect.com](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291123002292https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590291123002292)
[9] [https://www.kpa.or.id](https://www.kpa.or.id/2026/05/delapan-bulan-pansus-penyelesaian-konflik-agraria-petani-masih-ditembak-dan-dipenjara/https://www.kpa.or.id/2026/05/delapan-bulan-pansus-penyelesaian-konflik-agraria-petani-masih-ditembak-dan-dipenjara/)
