Jamaninfo.com, Jakarta – Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (SP TKBM) Indonesia menyatakan buruh pelabuhan di seluruh Indonesia berada dalam kondisi siaga untuk melaksanakan mogok nasional apabila aspirasi dan tuntutan pekerja tidak mendapat respons serius dari pemerintah maupun para pemangku kepentingan.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui siaran pers yang diterbitkan pada Jumat (31/7/2026). Dalam keterangannya, SP TKBM Indonesia menegaskan bahwa buruh pelabuhan merupakan garda terdepan dalam menjaga kelancaran arus logistik nasional, aktivitas ekspor-impor, serta distribusi barang ke berbagai wilayah Indonesia.
Meski memiliki peran strategis, organisasi buruh tersebut menilai masih banyak pekerja pelabuhan yang menghadapi persoalan kesejahteraan, akses pendidikan, peningkatan kompetensi, hingga kepastian memperoleh hunian yang layak.
Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, peningkatan kesejahteraan buruh pelabuhan melalui penghasilan yang layak dan berkeadilan, perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta kepastian hubungan kerja dan perlindungan terhadap hak-hak normatif pekerja.
Kedua, program pendidikan bagi buruh pelabuhan yang meliputi program Buruh Sekolah dan Sarjana untuk pekerja beserta keluarganya, pemberian beasiswa dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia buruh pelabuhan.
Ketiga, pelatihan dan sertifikasi kompetensi nasional berupa pelatihan kerja berkelanjutan, sertifikasi kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai standar nasional maupun internasional, serta peningkatan profesionalisme tenaga kerja bongkar muat dalam menghadapi transformasi industri pelabuhan.
Keempat, penyediaan lahan dan program perumahan pekerja melalui penyediaan lahan oleh pemerintah untuk pembangunan perumahan pekerja pelabuhan, penyediaan rumah layak huni yang terjangkau, serta dukungan pembiayaan perumahan bagi pekerja berpenghasilan rendah.
Dalam siaran pers tersebut, Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia juga meminta Presiden Republik Indonesia bersama kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta seluruh operator pelabuhan untuk segera membuka dialog nasional bersama organisasi buruh pelabuhan guna membahas penyelesaian menyeluruh terhadap berbagai tuntutan tersebut.
SP TKBM Indonesia menegaskan bahwa apabila dalam waktu yang wajar tidak terdapat langkah nyata maupun komitmen penyelesaian dari para pemangku kepentingan, pihaknya akan melakukan konsolidasi nasional dan mempertimbangkan pelaksanaan Mogok Nasional Buruh Pelabuhan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun demikian, organisasi tersebut menegaskan bahwa mogok nasional bukan merupakan tujuan utama, melainkan pilihan terakhir apabila upaya dialog dan penyelesaian secara musyawarah tidak membuahkan hasil.
Melalui siaran pers itu pula, SP TKBM Indonesia mengajak seluruh buruh pelabuhan di Indonesia untuk tetap menjaga persatuan, solidaritas, disiplin organisasi, serta mengedepankan perjuangan yang damai, bermartabat, dan sesuai hukum.
Siaran pers tersebut ditutup dengan seruan bahwa buruh pelabuhan merupakan pilar logistik nasional serta pentingnya meningkatkan kesejahteraan pekerja demi kemajuan pelabuhan Indonesia.
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Subhan Hadil, Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia sekaligus Presidium Nasional Dewan Buruh Pelabuhan Indonesia. (*)
Sumber: Siaran Pers Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, 31 Juli 2026″
