Jamaninfo.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN), Eko Purwanto, menegaskan bahwa program makan gratis secara visi dan ide tidak bermasalah. Bahkan, kata dia, program serupa pernah ada di era Orde Baru Soeharto.
“Jadi, tentang makan gratis jadi program di banyak negara, bahkan di era Orba – Soeharto juga diberlakukan. Saya ingat waktu SD saya dapat susu dan kacang ijo di hari Senin dan Sabtu kadang dapat telor,” ujar Eko, Kamis (25/06/2026).
Eko menyatakan, pasca Pilpres 2024 dan pelantikan Prabowo-Gibran, rakyat secara konstitusi harus menghormati pemerintahan yang sah. Karena itu, visi dan program PraGibs memang harus dijalankan.
“Rakyat pun boleh mengkritik sepanjang menjalankan program tersebut ternyata keliru bahkan gagal,” tegasnya.
Soroti Tata Kelola dan Korupsi BGN
Menurut Eko, yang menjadi masalah adalah kebijakan, regulasi penggunaan anggaran, dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya berantakan. Ia menyebut terbongkarnya kasus korupsi besar-besaran yang melibatkan hampir seluruh struktur inti BGN, termasuk kepala dan wakil kepala BGN.
Karena itu, Eko menilai wajar jika mahasiswa dan masyarakat sipil memprotes MBG. Ia juga menyinggung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berpotensi bermasalah. “Dalam perjalanan ada suara-suara banyak penyelewengan selain tata kelola yang keliru,” katanya.
Evaluasi Setengah Hati
Eko mengkritik langkah pemerintah yang baru mengganti sebagian pimpinan BGN. “Ini sepertinya masih setengah-setengah. Kalau kata Prabowo ‘ikan yang busuk itu dari kepalanya’ ternyata tidak dipenggal semua kepalanya,” ucapnya.
Ia mendesak evaluasi MBG dilakukan total, mencakup program, kebijakan, hingga tata kelola karena menyangkut orang banyak. “Jika setelah dievaluasi ternyata program ini gagal maka harus dihentikan. Jika masih bisa diperbaiki maka seluruh struktur dan kebijakan plus tata kelola dirombak total. Termasuk KDMP,” tegas Eko.
Protes Sebagai Alat Tawar Demokrasi
Eko menilai protes mahasiswa dan masyarakat sipil adalah alat tawar positif agar pemerintah PraGib serius membenahi kebijakan yang tidak tepat dan mencegah kesalahan lebih besar.
“Mahasiswa dan masyarakat sipil melakukan protes dan kritik ini juga ingin pemerintahan lebih baik untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Serta menganggap saluran demokrasi lewat perwakilan di DPR itu tidak berjalan semestinya. Alias buntu! DPR yang seharusnya jadi alat kontrol dan evaluasi malah cenderung jadi alat dan kepentingan pemerintah,” jelasnya.
Ia meminta agar protes tidak dilawan dengan demo tandingan, adu domba, atau intimidasi.(*)
