Presiden Indonesia ke 3, Bacharuddin Jusuf Habibie, mengingatkan bahwa sudah saatnya sumber daya alam yang dimiliki diolah secara mandiri oleh bangsa Indonesia. Hal itu agar dapat digunakan untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
Menurut Habibie, pengalihan kekayaan alam suatu ke negara lain adalah bentuk dari globalisasi dalam bidang ekonomi. SDA yang dibawa ke luar negeri tersebut kemudian diolah dengan meningkatkan nilai tambah yang tinggi. Selanjutnya, jika produk sudah jadi dan dijual kembali ke negara asal, rakyat harus membeli jam kerja dari negara lain.
“Ini bentuk penjajahan baru, neokolonialisme, atau VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) pakai baju baru,” kata Habibie saat pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI se-Indonesia dan Hari Ulang Tahun ke-27 ICMI, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/12.)
Maka dari itu, Ia menegaskan, Pemerintah Indonesia harus memperhatikan dan memperjuangkan jam kerja bangsanya sendiri dengan meningkatkan kesempatan kerja. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat kebijakan yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
“Alangkah bijaksananya jika semua produk yang dibutuhkan untuk Indonesia menggunakan jam kerja sendiri, baik untuk nilai tambah maupun proses biaya tambah,” tegas Habibie.
Habibie meminta produk yang diimpor ke Indonesia harus dikenakan pajak. Hal itu lantaran telah merampas jam kerja rakyat Indonesia. Untuk produk ekspor, harus diberikan insentif pajak oleh pemerintah, karena yang dijual adalah jam kerja bangsa sendiri.
Dia menjelaskan bahwa kualitas nilai tambah dari sebuah produk menentukan harga yang akan dibayar oleh setiap pekerja. Kualitas produk juga mempengaruhi keuangan negara yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
“Pekerja pemanggul batu dibayar hanya dua dollar per jam, sedangkan pembuat pesawat bisa dibayar mencapai 200 dolar per jam,” tutup Habibie. (red)
