Setelah kemarin, Minggu (30/9), mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan terhadap dampak dan korban gempa bumi dan tsunami di Palu dan sekitarnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melanjutkan peninjauan ke Petebo.
Dalam peninjauan itu, Basuki memimpin rapat mengenai langkah tanggap darurat yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.
Basuki fokus terhadap langkah personelnya untuk melakukan evakuasi korban bencana, penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi, pembersihan kota dari puing-puing bangunan yang runtuh sertta penyelesaian masalah konektivitas.
Menurutnya, evakuasi korban bencana difokuskan di Balaroa dan Petobo, dimana pada kedua wilayah ini menderita kerusakan yang sangat parah akibat gempa bumi. Diperkirakan masih terdapat puluhan orang yang tertimbun dibawah reruntuhan.
“Untuk itu akan dimobilisasi 9 excavator di Petobo dan 5 excavator di Balaroa yang berasal dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi III, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIV dan kontraktor BUMN/swasta,” katanya.
Selanjutnya, penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi di 80-an titik pengungsian dan permukiman padat penduduk. Untuk itu, mulai Minggu (30/9) malam telah dimobilisasi 3 unit dump truck untuk mengangkut 15 hidran umum (HU) kapasitas 2000 liter/detik, juga 2 mobile tangki air, 15 WC portable, dan 10 tenda darurat.
dalam rangka pembersihan kota juga dimobilisasi 3 dump truck dan 2 excavator. Kementerian PUPR bekerja sama dengan Pemerintah Kota mulai melakukan pembersihan puing-puing secara bertahap.
“Dalam 2 minggu ke depan selambat-lambatnya, saya minta sudah selesai (pembersihan kota),” tegas Basuki.
Selain itu, penyelesaian isu konektivitas guna menjamin kelancaran arus logistik ke Kota Palu dari arah Makassar, Gorontalo dan Poso, seperti perbaikan dua jembatan yang rusak di Towalen dan di Toyobo serta pembersihan longsoran di beberapa titik yang rentan seperti di kawasan Kebon Kopi yang menghubungkan Kota Palu dengan Parigi-Poso serta Kota Palu dengan Gorontalo.
Basuki mengingatkan agar seluruh personil Kementerian PUPR yang bertugas untuk menangani tanggap darurat pasca gempa dan tsunami Palu-Donggala dengan penuh kesungguhan dan empati. “Kita harus bisa merasakan apa yang masyarakat Palu rasakan,” ujarnya.
Ia juga meminta agar dalam setiap langkah penanganan, baik swakelola maupun kontraktual, senantiasa memperhatikan aspek administratif dan harus juga didampingi oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Eko “Gajah”
