Jamaninfo.com, Jakarta – Pada Rabu (5/3), Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menemui perwakilan organisasi Penyiar Radio Seluruh Indonesia (Persiari) di Gedung Bina Graha, Jakarta. Para penyiar radio ini menyampaikan aspirasi mereka terkait keberlanjutan dan standar kesejahteraan bagi profesi penyiar radio.
Merespon hal ini, Moeldoko yang didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina Persiari, menyatakan siap memperjuangkan standar upah dan asuransi kesehatan untuk profesi penyiar radio melalui revisi UU Penyiaran No.32 tahun 2002 yang dinilai sudah tertinggal.
Tak hanya menerima aspirasi yang disampaikan, Moeldoko pun menyampaikan harapannya kepada profesi penyiar radio untuk menjadi mitra strategis pemerintah, utamanya dalam menyebarluaskan informasi terkait kerja-kerja pemerintah ke masyarakat.
“Persiari perlu memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah karena Persiari harus menjadi jembatan antara anggota dan pemerintah, antara anggota dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain. Kolaborasi ini menjadi penting karena pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, pemerintah perlu partner di berbagai bidang sehingga pengelolaan isu strategis bisa dilakukan bersama-sama,” pesan Moeldoko.
Moeldoko menyambut positif inisiatif Persiari terkait bantuan radio gratis bagi masyarakat khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
“Intinya masyarakat kita ini, utamanya yang berprofesi petani dan berada di daerah 3T, itu masih tradisional. Saya berharap, misalnya di sela-sela pemutaran lagu, masyarakat juga diberikan edukasi bertani, atau penggunaan pupuk, dan lain-lain melalui siaran radio. Dan ya, Masyarakat perlu diberi radio gratis,” imbuhnya.
Agung Suprio selaku Dewan Pembina Persiari mengusulkan agar pemerintah menjadikan tanggal 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional. Pasalnya, berdasarkan sejarah, tanggal 1 April 1933 merupakan hari dimana Mangkunegara VII memprakarsai berdirinya radio berbahasa Indonesia pertama di kota Solo yang memancarkan informasi perjuangan dan program kebudayaan hingga ke Belanda.
Oleh karenanya, kepada Presiden Jokowi melalui KSP, Persiari juga menginginkan Mangkunegara VII dijadikan sebagai Bapak Penyiaran Nasional. Hal ini juga direspon oleh Moeldoko yang mengatakan akan mempelajari persoalan ini lebih dalam di KSP.(*)
