Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) masih sangat bergantung pada dana transfer daerah. Selain itu, kinerja masing-masing juga masih belum merata antar daerah.
“Jadi, permasalahannya tidak hanya uang dan transfer tetapi lebih dari itu. Permasalahan lainnya adalah terkait kapasitas anggaran, governance, akuntabilitas, serta yang terpenting adalah integritas. Dan diharapkan dari dialog hari ini dapat membahas hal tersebut,” ungkap Sri Mulyani dalam acara Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue (HLPD) yang bertemakan “Better Local Government Budget Management in Globalized Economy” di Aula Djuanda, Kementerian Keuangan pada Senin (26/03).
Sri Mulyani menjelaskan, sejak adanya kebijakan desentralisasi fiskal, alokasi anggaran transfer daerah meningkat dari 19,2% di tahun 1990 hingga mencapai 34,5% di tahun 2018. Untuk meningkatkan pemanfaatannya, Pemerintah Pusat telah meminta Pemerintah Daerah untuk fokus pada belanja yang produktif seperti infrastruktur.
“Dengan tujuan untuk semakin meningkatkan pertumbuhan di daerah, Pemerintah tahun 2015 meluncurkan alokasi Dana Desa. Untuk tahun ini, Dana Desa difokuskan pada program padat karya (cash for work),” jelasnya.
Ia berharap, dengan adanya pertemuan tersebut para peserta dapat memberi masukan tentang bagaimana Indonesia dapat meningkatkan dan menyelesaikan masalah-masalah terkait desentralisasi fiskal.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, terutama dari Australia National University dan Pemerintah Australia yang terus bekerja sama dengan kami. Acara ini merupakan bentuk hubungan yang sehat antara Indonesia dan Australia. Australia adalah rekan kerja yang strategis bagi Indonesia baik secara regional maupun global,” tutup Sri Mulyani.
Sumber: www.kemenkeu.go.id
Editor: Hendri Kurniawan
