Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk membuka peluang kerjasama ekonomi dengan pasar-pasar yang baru dan negara-negara yang potensial, termasuk dengan negara-negara Kawasan Afrika.
Komitmen tersebut terwujud dalam penyelenggaraan Forum Indonesia Afrika 2018 (IAF) di Bali selama 10-11 April 2018. Dalam forum yang diikuti lebih dari 500 partisipan dari 53 Negara di Afrika ini, dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bisnis senilai 586.56 juta Dollar AS. Selain itu, diumumkan juga business announcement senilai 1,3 miliar Dollar AS.
“(Bangsa) Afrika sudah menjadi teman baik bagi Indonesia sejak lama. Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 menjadi milestone penting bagi kerjasama ini, dilanjutkan (pada) 2005 dengan launching new KAA Partnership, dan kini komitmen nyata diwujudkan dengan penyelenggaraan Forum ini, ” ujar Wakil Presiden saat membuka IAF di Bali, 10 April 2018.
Forum Indonesia Afrika menjadi ajang eksplorasi potensi bisnis Indonesia ke negara-negara potensial di Afrika, yang selama ini belum digali dengan optimal.
Sejumlah BUMN seperti PT Wijaya Karya, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Timah, dan GMF AeroAsia serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia memulai rencana ekspansi bisnisnya di Benua Afrika dengan menandatangani sejumlah kesepakatan bisnis di Bali tersebut.
Pemerintah juga tak mau ketinggalan, dengan turut ambil langkah dengan komitmen untuk menjaga dan melindungi langkah ekspansi pebisnis tanah air ke Afrika.
Saat ini opsi pembentukan Satuan Tugas Infrastruktur ke Afrika sedang dimatangkan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah dalam rangka mendukung penetrasi Indonesia ke pasar Afrika.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Rizal Affandi Lukman di sela-sela Rapat Persiapan IAF menyatakan, bahwa skema dual track G to G (Government to Government) tetap diperlukan untuk melindungi hubungan B to B (Business to Business) yang sedang dikembangkan ke Afrika.
“Tugas pemerintah adalah memfasilitasi kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi, agar semua berjalan lancar dan berkembang dengan baik,” jelas Rizal.
Rizal menuturkan, sejumlah tugas yang menanti antara lain dalam hal penyederhanaan regulasi terkait ekspor dan investasi. Pemerintah perlu mengkaji penerapan pajak agar tidak sampai membebani pengusaha, seperti tarif pajak tinggi atau berganda.
“Selain itu, pembentukan skema pembiayaan khusus seperti counter-purchase scheme dapat menjadi opsi pembiayaan nantinya,” tuturnya.
IAF akan berlangsung selama 2 (dua) hari. Hari pertama diisi dengan diskusi-diskusi panel yang mengulas tentang perspektif dari sisi Pembuat Kebijakan, sementara keesokan harinya akan diselenggarakan Forum Bisnis dan diskusi-diskusi panel dengan narasumber para pelaku bisnis.
Sumber: www.ekon.go.id
Editor: Hendri Kurniawan
