Pondok pesantren dan organisasi berbasis keagamaan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi selama ini. Maka dari itu, kolaborasi pemerintah dengan keduanya menjadi hal yang penting saat ini.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa pondok pesantren dan lembaga keagamaan telah mengakar kuat di tengah masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan.
Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat sekira 28.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dengan memiliki santri lebih dari 4 juta orang. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengembangkan Program Kemitraan Ekonomi Umat.
“Program ini merupakan implementasi dan tindak lanjut dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Kongres Ekonomi Umat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI),” kata Darmin di Pondok Pesantren Pemberdayaan Umat, Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Rabu (26/12).
Darmin menjelaskan, program Kemitraan Ekonomi Umat memfasilitasi berbagai inisiatif kemitraan antara umat – yaitu kelompok masyarakat berbasis pondok pesantren, masyarakat sekitar pondok pesantren, dan masyarakat khususnya UMKM – dengan kelompok usaha besar.
“Kemenko Perekonomian telah mendorong dan memfasilitasi 16 kelompok usaha besar untuk bermitra dengan pondok pesantren dan kelompok masyarakat berbasis keagamaan,” jelasnya.
Hingga saat ini, pemerintah juga telah berkolaborasi dengan beberapa Ormas Besar Islam (Nahdlatul Ulama/NU, Muhammadiyah, Persatuan Islam/PERSIS, Persatuan Ummat Islam/PUI, dan Al-Ittihadiyah.
Darmin juga menjelaskan bahwa sebetulnya ada satu hal penting yang perlu menjadi perhatian untuk mengatasi ketimpangan. Setelah menyasar pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM melalui pendidikan vokasi, Indonesia juga perlu membangun logistik yang efisien.
“Kemudian, kita juga sudah waktunya mendorong terciptanya transformasi ekonomi desa dari ekonomi yang subsisten ke komersial. Dengan begitu, kita bisa menjadi bangsa dan negara yang makin tahan dengan gejolak ekonomi global,” terangnya.
Pemberdayaan ekonomi umat memang masih menghadapi tantangan dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Di satu sisi, Indonesia akan menikmati Bonus Demografi yang dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk usia produktif dan penurunan penduduk bukan usia produktif.
Di sisi lain, tingkat pendidikan angkatan kerja sebagian besar masih rendah dan pengangguran masih relatif besar. Berdasarkan data per Agustus 2018, dari 131.01 juta Angkatan Kerja di Indonesia, sebagian besar (57,46%) berpendidikan SD-SMP, serta masih terdapat 5,34% yang menganggur.
Meski dihadapkan pada tantangan tersebut, perkembangan teknologi yang cepat khususnya di bidang teknologi digital yang dikenal dengan revolusi industri era 4.0 juga menjadi peluang bagi pemberdayaan ekonomi umat.
Hampir separuh dari angkatan kerja nasional saat ini merupakan penduduk usia kerja muda. Pada tahun 2017, terdapat 43,39 juta penduduk usia kerja muda (15-24 tahun). Generasi milenial yang memiliki karakteristik technology friendly berpeluang besar memanfaatkan peluang pekerjaan-pekerjaan baru berbasis teknologi.
“Maka, program Kemitraan Ekonomi Umat ini memprioritaskan pengembangan 3 pilar yaitu Vokasi, Kewirausahaan, dan Kemitraan. Ketiganya ditujukan untuk melahirkan generasi muda yang memiliki kapasitas sebagai technopreneur dan sociopreneur,” tutup Darmin.
Sumber: https://jpp.go.id
Editor: Puput KJ
