Jamaninfo.com, Jakarta – Debat perdana dalam rangkaian Pemilihan Presiden 2024 berlangsung di Gedung KPU, Selasa, 12 Desember 2023. Debat untuk calon presiden ini mengambil tema Pemerintahan, Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.
DPP JAMAN menilai, dalam debat ini Prabowo Subianto tak memberi klarifikasi jelas terkait isu pelanggaran HAM berat dan penghilangan 13 aktivis di akhir pemerintahan Orde Baru yang hingga kini tak diketahui keberadaannya. Saat itu, calon presiden nomor urut 3 bertanya kepada Prabowo apakah bisa membantu orangtua korban penculikan di mana lokasi makam anak-anak mereka.
Apakah bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu kepada keluarga, agar mereka bisa berziarah?” kata Ganjar. Namun, pertanyaan itu tidak dijawab oleh Prabowo.Namun, pertanyaan itu tidak dijawab oleh Prabowo. Prabowo hanya berkilah, bahwa pertanyaan itu tendensius dan selalu jadi komoditas setiap pencalonan dirinya menjadi presiden.
“Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang bapak tanyakan, agak tendensius. Kenapa pada saat 13 orang hilang ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak,” kata Prabowo.
Penculikan aktivis 1997/1998 adalah penculikan aktivis pro-demokrasi yang terjadi antara Pemilu Legislatif Indonesia 1997 dan jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998. Kasus penculikan aktivis 1997/1998 dilakukan oleh tim khusus bernama Tim Mawar, yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono.
Tim Mawar merupakan tim kecil dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV, TNI Angkatan Darat. Saat itu, Prabowo berstatus sebagai Danjen Kopassus. Dari kasus penculikan ini, terdapat 13 aktivis yang masih hilang dan sembilan aktivis dilepas oleh penculiknya.
“Saya sudah jawab berkali-kali, tiap lima tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu,” kata Prabowo.
DPP JAMAN berpendapat, gaya Prabowo berkilah menunjukkan ketidaktegasan dirinya pada kasus ini. Padahal, Tim Pemenangan Prabowo yang dikomandoi oleh Nusron Wahid mengklaim bahwa capres dukungan mereka, yaitu Prabowo Subianto bersih dari kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya kasus Penculikan Aktivis 1997/1998. Tim Pemenangan Prabowo ini kemudian mengumpulkan aktivis dan korban penculikan tahun 1998 pendukung Paslon Prabowo-Gibran. Hal ini pula yang dijadikan pembenaran Prabowo pada debat capres, bahwa orang-orang yang dulu menjadi korban penculikan justru merapat pada kubunya.
“Jawaban Prabowo ini kalau kata anak muda kekinian: ngeles dot com. Selalu berkilah, tanpa memberi jawaban jelas kala capres Ganjar Pranowo bertanya, di mana makam para korban penculikan itu,” kata Ketua DPP JAMAN Bidang Politik Eko Purwanto.
Eko berharap, para pemilih pada Pemilu Presiden 14 Februari 2024 nanti bisa berpikir jernih terkait rekam jejak calon presiden, terutama terkait kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat. “Silakan masyarakat menilai sendiri, mana calon pemimpin yang akan tegas mengungkap pelanggaran HAM masa lalu, dan mana yang selalu bersembunyi dari fakta-fakta yang ada di sekitarnya saat itu,” tegas Eko.
Dalam hal ini, Eko sepakat dengan pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil bahwa penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan negara (pelanggaran HAM berat) masa lalu, salah satunya kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998 merupakan mandat dan agenda politik 1998.
“Selama kasus-kasus tersebut diselesaikan secara tuntas, termasuk membawa dan mengadili terduga pelaku dalam peradilan HAM, selama itu pula desakan dan tuntutan penyelesaiannya terus disuarakan dan tidak akan pernah surut,” jelasnya.
Eko yang juga kata Wakil Direktur Eksekutif Direktorat Juru Kampanye TPN mengungkapkan, adanya pernyataan yang menyatakan bahwa isu penculikan dan penghilangan paksa sebagai isu “5 tahunan” secara nyata merupakan pelecehan terhadap perjuangan korban dan keluarga korban yang telah berjuang selama puluhan tahun dan tak kenal henti untuk mendapat keadilan atas peristiwa yang dialaminya.
“Kami percaya, masyarakat semakin pintar. Bahkan, Generasi Z yang belum lahir saat era Orde Baru pun bisa memahami, mana pemimpin yang berpihak pada penegakan HAM, dan mana yang selalu berkelit saat ditanya pengungkapan tuntas kasus pelanggaran HAM dan kasus penculikan serta penghilangan orang secara paksa 1997/1998,” pungkas Eko. (*)
