Sunday , June 26 2022
Home / Regional / Terkait Pengangkatan Iriawan Jadi Pjs Gubernur Jabar, Presiden: Mendagri Tentu Sudah Lakukan Pengkajian

Terkait Pengangkatan Iriawan Jadi Pjs Gubernur Jabar, Presiden: Mendagri Tentu Sudah Lakukan Pengkajian

Presiden Joko Widodo meyakini, pengangkatan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat sudah melalui tahapan-tahapan pengkajian, pemikiran, dan pertimbangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Mendagri tentu saja sudah melalui tahapan-tahapan pengkajian, juga pemikiran-pemikiran, serta pertimbangan-pertimbangan, semuanya sudah dalam pengusulan PJ Gubernur Jawa Barat,” kata Presiden usai meninjau pembangunan Runway 3 dan East Cross Taxiway, di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten, Kamis (21/6).

Untuk itu lebih detil mengenai masalah pengangkatan Iriawan tersebut, Presiden menagnjurkan untuk berkomunikasi langsung dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. “Saya kira lebih detail silakan tanyakan ke Mendagri,” ujarnya.

Presiden juga menegaskan bahwa pengangkatan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat merupakan usulan dari bawah. “Kemendagri, baru kita,” tegasnya.

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat Masa Jabatan 2013-2018 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Jawa Barat ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Juni 2018 sekaligus pelantikannya di Gedung Merdeka, Bandung, Senin (18/6) lalu, sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU).

Tjahjo menyampaikan bahwa tim dari Kementerian Dalam Negeri telah mengkaji dulu sejumlah UU, mulai dari UU ASN, UU Pilkada, hingga UU tentang Kepolisian dan juga Permendagri tentang aturan cuti kepala daerah. Baru setelah itu, diajukan nama ke Sekretariat Negara untuk dimintakan Keputusan Presiden (Keppres).

“Saya tak mungkin sebagai Mendagri melantik tanpa dasar hukum. Kalau melanggar saya dipecat Presiden. Dan saya juga tak mungkin mengusulkan nama kalau itu melanggar aturan,” kata Tjahjo di Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6) lalu.

Tjahjo tidak mempermasalahkan jika keputusannya tersebut kemudian jadi polemik. Ia menilai itu hal biasa, karena pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Baginya yang penting, keputusan yang diambil tidak melanggar aturan. Itu yang paling prinsip.

“Yang penting tidak melanggar UU itu kan orang curiga. Kan enggak mungkin saya mengusulkan orang kemudian menjerumuskan Bapak Presiden. Saya sesuai aturan, sesuai UU karena nama yang saya usulkan saya kirim kepada Bapak Presiden,” tegasnya.

 

Sumber: http://setkab.go.id

Editor: Eko “Gajah”

About redaksi

Check Also

Surat Terbuka Untuk Pj Bupati Mesuji

Jamaninfo.com, Rilis – Tim Advokasi Tanah Adat Buwai Mencurung menyampaikan surat terbuka kepada Pj Bupati …

Leave a Reply

Your email address will not be published.