Oleh : Fuad Kurniawan, Ketua DPK JAMAN ( Jaringan Kemandirian Nasional) Palembang
Jamaninfo.com, Palembang – Pada tahun 1963, Bung Karno berpidato mengembalikan kesadaran akan identitas Indonesia sebagai “negara samudera”. Pidatonya yang terkenal berjudul “Kembalilah Menjadi Bangsa Samudera” menjadi landasan filosofis penting. Visi ini kemudian diperkuat dengan penetapan 23 September sebagai Hari Maritim Nasional melalui Keputusan Presiden No. 249 Tahun 1964. Visi ideologis maritim Bung Karno adalah membangun Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat. Kebijakan ini mengembalikan kesadaran bangsa akan identitasnya sebagai “bangsa samudera” setelah berabad-abad dikuasai oleh bangsa penjajah yang berorientasi daratan.
Hal lain yang menjadi tiga poin penting dalam penerjemahan visi maritim adalah: pertama, Kesatuan Wilayah (Wawasan Nusantara). Soekarno menyadari bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia harus memiliki kedaulatan penuh atas laut yang menghubungkan pulau-pulaunya. Visi ini diwujudkan melalui Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini menjadi tonggak sejarah yang menyatakan bahwa laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia adalah satu kesatuan wilayah yang utuh. Sebelum deklarasi ini, laut di antara pulau-pulau dianggap sebagai perairan internasional yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya.
Pengakuan internasional terhadap deklarasi ini, meskipun baru tercapai melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) pada tahun 1982, adalah hasil dari perjuangan diplomasi yang tak kenal lelah pada masa Soekarno. Deklarasi ini menjadi fondasi bagi konsep Wawasan Nusantara, di mana wilayah laut dan darat dipandang sebagai satu kesatuan geopolitik, bukan pemisah.
Kedua, Sebagai Jalan Mewujudkan Kedaulatan dan Kekuatan, Bung Karno percaya bahwa kekuatan maritim adalah kunci menjaga kedaulatan bangsa. Untuk menguatkan visi ini, ia mendorong pembangunan angkatan laut yang kuat. Pada masa itu, Indonesia memiliki salah satu armada angkatan laut terkuat di Asia. Hal ini menunjukkan bahwa Soekarno tidak hanya berteori, tetapi juga berinvestasi dalam kekuatan militer maritim untuk mempertahankan kedaulatan negara.
Ketiga, Dalam Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Makmur, Bung Karno sadar betul bahwa Indonesia memiliki potensi alam yang sangat berlimpah, termasuk kekayaan laut dan segala keragaman hayatinya. Oleh karena itu, beliau mendorong pembangunan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan dan pabrik pengolahan ikan, serta lembaga-lembaga pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang ahli di bidang kelautan.
Kebijakan Strategis/Teknis
Dalam menunjang visi maritim yang lahir secara ideologis, Bung Karno juga berperan penting dalam merumuskan kebijakan strategis mulai dari hulu hingga hilir di sektor kelautan dan perikanan. Ada beberapa langkah penting yang dilakukan Bung Karno, seperti pembangunan infrastruktur fisik, kelembagaan, dan pendidikan.
Dalam sektor pembangunan infrastruktur fisik, Bung Karno melakukan perbaikan pelabuhan dan prasarana dengan mendorong perbaikan pelabuhan-pelabuhan kecil serta pengerukan muara sungai untuk memfasilitasi aktivitas nelayan. Kemudian pembangunan fasilitas produksi seperti tempat pendaratan ikan, tempat pengeringan ikan, dan pabrik pengolahan ikan untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan. Kebijakan pada masa itu juga mencakup penyediaan kayu dengan harga murah bagi nelayan untuk pembuatan perahu. Selain itu, Bung Karno mencanangkan pembangunan industri maritim, termasuk galangan kapal seperti yang dibangun di Cilincing, Tanjung Priok, pada tahun 1965.
Untuk memperkuat gagasan besar maritim, Bung Karno juga mendorong kebijakan pendukung seperti dukungan ekonomi melalui pinjaman tanpa bunga dari bank khusus nelayan untuk membantu nelayan pribumi. Dalam hal perdagangan, pemerintah pada tahun 1961 mengeluarkan kebijakan untuk tidak lagi memberikan izin impor ikan dari negara-negara tetangga seperti Vietnam Selatan, Siam, dan Malaysia, demi melindungi produk perikanan dalam negeri.
Selanjutnya, pembentukan organisasi dan lembaga dilakukan karena Bung Karno menyadari perlunya penelitian ilmiah di bidang perikanan dan pembentukan institusi yang menaungi sektor ini. Pada masa Kabinet Kerja IV (1963–1964), dibentuk Departemen Perikanan Darat-Laut yang kemudian berkembang menjadi Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut di bawah Kompartemen Maritim. Bung Karno juga memberikan perhatian khusus pada nasib nelayan yang ia sebut sebagai “manusia yang paling sabar menanti datangnya ikan ke kail”. Kebijakan-kebijakan yang ada bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan, meskipun masih menghadapi tantangan dari sistem ekonomi seperti praktik ijon.
Di sektor pendidikan bidang perikanan, Bung Karno menyadari bahwa untuk mengelola kekayaan laut Indonesia diperlukan sumber daya manusia yang terampil dan berpengetahuan luas. Salah satu warisan paling signifikan dari era Soekarno adalah pendirian Akademi Usaha Perikanan (AUP) pada 7 September 1962 di Jakarta. AUP didirikan untuk mencetak tenaga ahli yang kompeten di bidang perikanan dan menjadi perguruan tinggi vokasi perikanan tertua di Indonesia.
Menjadikan Indonesia sebagai negara maritim bukan hanya slogan semata, tetapi berlandaskan pada kondisi objektif. Visi ideologis dapat diterjemahkan dalam rencana kerja strategis—begitulah cara Bung Karno membangun Indonesia dari sektor maritim, yang harus menjadi api semangat dalam situasi hari ini. (*)
