Presiden Joko Widodo menekankan bahwa wacana pemindahan ibu kota Negara Indonesia sampai dengan saat ini masih berada pada tahap kajian. Ia juga berujar bahwa pemindahan ibu kota memerlukan kalkulasi mendalam dari berbagai aspek sehingga tidak memungkinkan untuk segera diputuskan.
Demikian diutarakan Kepala Negara saat memberikan sambutannya dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Balikpapan International Convention Center, Kalimantan Timur, pada Kamis, 13 Juli 2017. Pernyataan tersebut juga sekaligus merespons pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, dalam kesempatan yang sama atas kesiapan Kota Balikpapan menjadi ibu kota negara.
“Tadi sudah disampaikan Gubernur Kalimantan Timur mengenai ibu kota. Saya tidak mau menyinggung itu dulu karena masih kajian,” ujar Presiden.
Presiden mengungkap bahwa dalam kajiannya itu, setidaknya terdapat tiga provinsi yang sedang dikaji lebih dalam. Namun, dirinya memastikan tidak akan memberitahukan provinsi mana yang sedang dikaji itu. Hal ini untuk meminimalisir harga tanah yang dapat melambung tinggi akibat aksi para spekulan.
“Tidak saya buka. Kalau saya buka di Kalimantan Timur misalnya di Berau, nanti semua orang beli tanah di sana. Harga tanah langsung melambung,” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Awang Faroek Ishak dalam laporannya menyebut bahwa pihaknya siap untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pemerintah pusat untuk mempersiapkan ibu kota yang baru. Ia juga menyebut bahwa saat ini Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah infrastruktur yang strategis seperti bandara dan pelabuhan internasional, jalan tol, dan pasokan listrik yang mencukupi.
“Berapa pun besar lahan yang dibutuhkan, kami siap untuk fasilitasi,” ujar Faroek.
Meski demikian, walau kesiapan tersebut diberikan apresiasi secara khusus oleh Presiden, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menerangkan bahwa pemindahan ibu kota memerlukan kalkulasi dan perencanaan yang matang. Apalagi rencana tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Pindah ibu kota perlu kalkulasi mengenai sosial politik, infrastruktur, dan perekonomian. Semua dihitung, kemudian diketahui kebutuhan biayanya. Itu menyangkut biaya yang banyak. Memang banyak negara sudah memindahkan dan memisahkan antara bisnis dan pemerintahan sehingga semua bisa berjalan baik,” Presiden menegaskan.(*)
Balikpapan, 13 Juli 2017
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
