Pemanfaatan Big Data dinilai dapat menghasilkan informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam pengelolaannya harus disertai dengan kolaborasi lintas institusi, baik pemerintah, lembaga negara, akademisi maupun inndustri.
“Ini bisa dilakukan melalui analisis data yang lengkap, detail dan tepat waktu serta akurat, termasuk terhadap kumpulan data yang tidak terstruktur, seperti teks dan gambar,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Erwin Rijanto dalam Seminar Internasional “Building Pathways for Policy-Making with Big Data” di Bali, Kamis (26/7).
Ewin memaparkan, saat ini dunia berada pada era revolusi digital. Dengan aktivitas dan layanan digital yang telah menyentuh seluruh sendi kehidupan dan meluasnya berbagai aktivitas berbasis digital tersebut telah menciptakan data yang berjumlah sangat besar, bervariasi dan dihasilkan secara sangat cepat (real time), atau yang dikenal sebagai Big Data.
“Data yang sangat besar tersebut menyimpan begitu banyak informasi dan pengetahuan yang apabila dapat diolah dengan tepat menggunakan Big Data analytics, dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat karena kecepatannya dalam memonitor aktivitas ekonomi,” paparnya.
Menurut Erwin, penerapan Big Data oleh otoritas atau lembaga negara termasuk bank sentral memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan yang strategis untuk merespon perkembangan ekonomi dan keuangan digital.
“Bank Indonesia memanfaatkan Big Data secara intensif sejak tahun 2015 dan saat ini telah menghasilkan berbagai indikator baru untuk mengisi kesenjangan informasi yang ada. Bagi bank sentral,” terangnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pengunaan Big Data memberikan manfaat untuk mendukung perumusan kebijakan di sektor moneter/makroekonomi serta sektor keuangan, khususnya untuk pemantauan dan asesmen risiko.
“Pemanfaatan Big Data oleh bank-bank sentral meningkat secara signifikan, dari 30% pada tahun 2015 menjadi hampir 60% pada tahun 2017,” ungkapnya.
Erwin menyampaikan bahwa terdapat 3 faktor kunci yang mendorong pemanfaatan Big Data secara luas. Pertama, aktivitas sehari-hari terekam dalam format digital seiring dengan maraknya penggunaan e-commerce, teknologi finansial dan media sosial.
Kedua, perubahan paradigma dalam perumusan kebijakan, dari berbasis data agregrat menuju data yang bersifat detail (granular).
“Terakhir, adopsi artificial intelligence (kecerdasan buatan) dan machine learning yang makin luas menggantikan tugas-tugas yang bersifat manual,” jelasnya.
Menurut Erwin, upaya mengoptimalkan pemanfataan Big Data oleh otoritas pemangku kebijakan perlu didukung oleh akses terhadap sumber data. Namun, di sisi lain, imbuhnya, aksesbilitas data terkadang berbenturan dengan aspek hukum dan kerahasiaan data.
Oleh karena itu, bank sentral, kementerian/lembaga pemerintah secara bersama-sama perlu membangun mekanisme akses data yang dapat menjembatani kepentingan antara pemilik data dan kepentingan otoritas.
“Ini untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas serta produktif di era digital guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Untuk diketahui, seminar tersebut diselenggarakan Bank Indonesia bekerjasama dengan Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics – Bank for International Settlements (IFC/BIS) yang dihadiri oleh perwakilan bank sentral negara lain, statistic officers, kementerian, perbankan dan akademisi.
Seminar ini diharapkan menjadi forum saling bertukar informasi pemanfaatan Big Data antar otoritas pemangku kebijakan khususnya bank sentral, akademisi, dan industri yang dapat berkonstribusi positif dalam memberikan masukan bagi pengambil kebijakan.
Para pembicara yang berasal dari lembaga keuangan internasional seperti BIS dan IMF serta berbagai bank sentral negara maju dan emerging markets seperti Bank of England, European Central Bank, Deutsche Bundesbank, Bank of Japan, Monetary Authority of Singapore dan Bank Indonesia.
Pertemuan itu untuk membahas bersama-sama jalan yang harus dibangun bank sentral dan otoritas lainnya untuk mengoptimalkan Big Data dalam rangka perumusan kebijakan. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat penguasaan Big Data analytics di kalangan otoritas.
Sumber: www.bi.go.id
Editor: Eva Ulpiati
