Presiden Joko Widodo mendorong penguatan kerja sama antara Indonesia dan Vietnam dalam sejumlah hal. Salah satu pembahasan yang dilakukan adalah mengenai percepatan penyelesaian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
“Pertama, saya ingin kembali menekankan pentingnya mempercepat penyelesaian negosiasi delimitasi zona ekonomi eksklusif (ZEE),” ucapnya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguyễn Xuân Phúc, di sela KTT ASEAN-India yang dihelat di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India, Jumat (26/1).
Pembahasan tersebut diharapkan dapat menciptakan stabilitas di kawasan perairan kedua negara seperti mencegah terjadinya insiden atau ketegangan di perairan.
Selain itu, perundingan mengenai ZEE juga dapat diiringi dengan kerja sama di bidang penanganan terorisme dan maritim yang lebih luas.
“Dalam hal ini saya menyambut baik dicapainya kesepakatan awal bersama terkait area delimitasi ZEE bulan November lalu. Saya meminta agar tim perunding kedua negara dapat segera mencapai pemahaman bersama mengenai delimitasi potensial batas ZEE,” sambung Jokowi.
Sementara itu, terkait kebijakan di sektor otomotif yang diberlakukan Vietnam. Kebijakan tersebut mengatur standar dan persyaratan kendaraan yang diimpor ke negara tersebut.
Jokowi menyampaikan bahwa untuk dapat memenuhi kebijakan yang berlaku mulai Januari 2018 itu dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar.
Ia khawatir apabila kebijakan itu berimplikasi pada terganggunya kerja sama perdagangan kedua negara yang meningkat selama tiga tahun terakhir.
“Saya melihat kebijakan tersebut dapat berimplikasi negatif bagi ekspor Indonesia ke pasar Vietnam, khususnya untuk produk kendaraan utuh (completely build-up) dan kendaraan terurai (completely knock-down),” ucapnya.
Jokowi meminta kepada Perdana Menteri Vietnam untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia dalam mempelajari lebih rinci aturan dan kebijakan tersebut.
“Saya mengharapkan pemerintah Vietnam dapat memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mempelajari kebijakan ini, mempertimbangkan perbedaan standar dan peraturan antarnegara, serta memberikan masa transisi bagi negara pengekspor,” ujarnya.
Jokowi juga mendorong agar enam kesepakatan di bidang pendidikan, hukum, utilisasi gas di wilayah perbatasan landas kontinen, pembangunan pedesaan, penguatan kerja sama keamanan laut, dan suplai batu bara yang ditandatangani tahun lalu dapat terus diimplementasikan.
Sumber: Bey Machmudin (Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden)
Editor: Eko “Gajah”
