Presiden Joko Widodo meninjau layanan Online Single Submission (OSS) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Senin (14/1).
Presiden ingin memastikan bahwa system OSS yang awalnya berada di kantor Kemenko Perekonomian dan pindah ke Kantor BKPM berjalan dengan baik. Ia berharap, proses OSS dapat memberikan pelayanan yang cepat bagi perizinan.
“Seperti apa prosesnya ya tadi saya bertanya ke beberapa investor yang datang, masyarakat yang ingin mengurus perizinannya, ya, saya lihat ya cepat,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa proses system OSS dapat memberikan kemudahan dan kecepatan layanan sehingga proses pengurusan perizinan dapat diselesaikan dalam kurun waktu 2 jam.
“Itu langsung bisa jadi. Jadi, dengan izin Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha sudah bisa langsung memulai investasinya,” tandasnya.
Presiden menambahkan, dalam proses menunggu proses perizinan selesai, terdapat proses Service Level Agreement (SLA) yang harus diurus selama satu bulan, izin lokasi, izin lingkungan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Tapi sudah bisa memulai, sudah,” tegasnya.
Menurut Presiden, kecepatan dalam proses perizinan diperlukan lantaran integrase antara BKPM dengan 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi memerlukan waktu yang lama.
“Ini yang akan kita temukan sehingga nanti kecepatan di pusat juga ada kecepatan di daerah,” tukasnya.
Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.
Sumber: http://setkab.go.id
Editor: Eva Ulpiati
