Jamaninfo.com, JAKARTA – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19, Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar konsisten merealisasikan agenda kemandirian dan kedaulatan nasional.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) JAMAN, A. Iwan Dwi Laksono, S.E., menegaskan bahwa kedaulatan bangsa tidak boleh berhenti pada wacana atau seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan konkret yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Iwan dalam momentum HUT ke-19 JAMAN, yang saat ini telah memiliki jaringan di 38 provinsi dan lebih dari 286 kabupaten/kota di Indonesia.
Menurut Iwan, cita-cita kemandirian nasional yang diperjuangkan JAMAN sejak didirikan pada 2007 memiliki lima pilar strategis, yakni pangan, energi, maritim, industri, dan ilmu pengetahuan serta teknologi (IPTEK). Lima pilar tersebut dinilai memiliki titik temu dengan semangat Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, JAMAN mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari komitmen dan kebijakan awal, melainkan dari konsistensi implementasinya di lapangan.
“Rakyat sudah cukup lama mendengar janji-janji besar. Yang mereka butuhkan sekarang adalah bukti bahwa kedaulatan pangan, energi, dan sumber daya alam kita benar-benar dikelola untuk kesejahteraan bangsa sendiri, bukan untuk kepentingan segelintir pihak,” ujar Iwan.
Berawal dari Keresahan Aktivis Muda
JAMAN lahir pada 2007 dari keresahan sejumlah aktivis muda terhadap kondisi Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, tetapi masih menghadapi ketergantungan impor dan ketimpangan ekonomi.
Selama 19 tahun, gerakan tersebut berkembang menjadi jaringan nasional yang tidak hanya bergerak dalam ruang diskusi, tetapi juga melakukan pendampingan dan advokasi di tengah masyarakat, termasuk mendampingi petani, memperjuangkan kepentingan nelayan, serta mengawal kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.
Iwan menyebut HUT ke-19 bukan sekadar momentum seremonial, melainkan menjadi ruang refleksi atas perjalanan panjang perjuangan kemandirian nasional.
“Kita merayakan bukan karena sudah sampai, tapi karena kita masih terus berjalan. Dan perjalanan itu membutuhkan komitmen seluruh elemen bangsa, termasuk—dan terutama—pemerintah yang sedang berkuasa saat ini,” tegasnya.
Apresiasi Pemerintah, Namun Tetap Beri Catatan
JAMAN mengapresiasi sejumlah langkah pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama kebijakan yang berkaitan dengan swasembada pangan dan kemandirian energi.
Menurut JAMAN, pengumuman capaian swasembada pangan nasional 2025 di Karawang, rencana penghentian impor jagung pada 2026, serta penempatan swasembada pangan sebagai agenda strategis pemerintah merupakan sinyal positif.
Di sektor energi, pengembangan biodiesel, bioavtur berbasis kelapa sawit, serta bioetanol dari tebu dan singkong juga dinilai mengarah pada agenda kemandirian energi nasional.
Meski demikian, JAMAN menilai masih diperlukan langkah konkret dan terukur dalam tiga sektor lainnya, yakni maritim, industri, dan IPTEK.
JAMAN menyoroti belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi biru, ketergantungan industri terhadap ekspor bahan mentah, serta adopsi teknologi yang dinilai belum mampu mengubah sistem produksi nasional secara fundamental.
Tiga Tuntutan JAMAN kepada Pemerintah
Untuk mempersempit kesenjangan antara komitmen dan realisasi, JAMAN menyampaikan tiga tuntutan konkret kepada pemerintah.
Pertama, percepatan hilirisasi industri dan penguasaan teknologi.
JAMAN mendorong pemerintah menetapkan target yang lebih agresif dalam pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri, baik untuk produk pertanian, perkebunan maupun pertambangan. JAMAN juga meminta agar pelaku usaha lokal dilibatkan dalam proses tersebut.
Di bidang teknologi, inovasi di sektor produktif dinilai perlu dipercepat melalui insentif fiskal, pendampingan teknis serta penguatan kerja sama riset antara perguruan tinggi dan dunia usaha.
Kedua, penguatan ekonomi biru dan kedaulatan maritim.
JAMAN mendesak pemerintah memperkuat penegakan hukum di wilayah perairan sekaligus membangun infrastruktur pesisir yang dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal.
JAMAN menilai nelayan kecil masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari akses teknologi penangkapan hingga belum terintegrasinya industri perikanan secara optimal.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam.
JAMAN menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Masyarakat, menurut organisasi tersebut, berhak mengetahui bagaimana sumber daya alam dikelola, siapa yang mengelola, dan untuk kepentingan siapa.
JAMAN juga mendorong keterbukaan kontrak kerja sama dengan pihak asing serta penguatan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil.
JAMAN Tegaskan Posisi sebagai Mitra Kritis Pemerintah
Menutup pernyataannya, Iwan menegaskan bahwa perjuangan mewujudkan kemandirian nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa.
JAMAN menyatakan siap menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi pemerintah. Organisasi tersebut menegaskan bahwa sikap kritis yang dibangun bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, tetapi memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami bukan oposisi. Kami juga bukan pendukung buta. Kami adalah mitra yang bicara jujur karena kami ingin bangsa ini benar-benar berdaulat. Jika pemerintah melangkah ke arah yang benar, kami akan berdiri di depan mendukung. Tapi jika ada yang menyimpang, kami juga tidak akan diam. Itulah peran JAMAN,” pungkas Iwan.
Menyongsong Indonesia Emas 2045, JAMAN mengajak akademisi, pengusaha, petani, nelayan, pemuda, serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat gotong royong dalam mewujudkan kemandirian nasional.
JAMAN menilai kemandirian bukanlah cita-cita yang cukup ditunggu, melainkan harus diperjuangkan melalui kebijakan dan tindakan nyata.(*)
