Home Ekonomi Melalui Pendidikan Vokasi, Pemerintah Dorong Pemerataan Pembangunan dan Ekonomi Nasional

Melalui Pendidikan Vokasi, Pemerintah Dorong Pemerataan Pembangunan dan Ekonomi Nasional

41
0
SHARE

Jakarta – Sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan dan ekonomi nasional, Pemerintah terus memfokuskan pelaksanaan program Pendidikan dan pelatihan vokasi.

Perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kurikulum pendidikan dan lulusan disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Berkaitan dengan hal itu, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian menyusun buku berjudul Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025.

Buku tersebut berisi ulasan mengenai kebutuhan kompetensi tenaga yang dibutuhkan oleh pasar dan kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi revolusi industri.

“Buku ini hasil diskusi panjang dengan beberapa kementerian dan lembaga. Ada kesepakatan perlu perombakan di pendidikan vokasi kita terutama pendidikan kejuruan,” ujar Menko Perekonomian saat menghadiri Peluncuran Buku Kebijakan Pengembangan Vokasi Indonesia 2017-2025, di Jakarta, Kamis (21/12).

Darmin menyampaikan bahwa negara yang memiliki strategi dan fokus ekonomi yang jelas akan lebih berhasil mencapai tingkat kemakmuran yang lebih baik. Ini akan berbanding terbalik dengan negara yang tidak memiliki fokus pembangunan.

“Setiap negara harus mencari sumber competitiveness (daya saing) baik itu comparative advantage (keunggulan komparatif) atau competitive advantage (keunggulan kompetitif). Hal itu dimiliki beriringan dengan terus mengembangkan keunggulan tersebut,” katanya.

Darmin menjelaskan bahwa dalam buku tersebut termuat rekomendasi beberapa kebijakan yang harus ditindaklanjuti dalam penyelesaian permasalahan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pertama, penyesuaian perubahan kurikulum agar sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kedua, peningkatan kemampuan tenaga pengajar dan pelatih pada pendidikan vokasi. Ketiga, pembaharuan peralatan minimal yang harus dimiliki vokasi agar sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Keempat, pengelolaan teaching factory (TEFA). Kelima, penyiapan platform untuk mempermudah akses informasi pasar kerja.

“Besar harapan pemerintah, Buku Kebijakan Pengembangan Vokasi Indonesia 2017-2025 ini dapat menjadi masukan dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia secara optimal dan komprehensif,” pungkasnya. (HK)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here